.jpg)
Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
PERTEMUAN ini tentu bukan sekadar minum kopi biasa dan bernostalgia. Dalam politik, tak ada pertemuan yang benar-benar netral, apalagi saat kondisi Riau sedang penuh tekanan: fiskal sempit, utang menumpuk, APBD belum beres, aset bermasalah, dan kepercayaan publik yang rapuh.
Secara resmi, agenda dibungkus rapi dengan kata : “Silaturahmi dan minta masukan”.
Itu bahasa aman. Bahasa normatif. Tapi publik Riau berhak membaca makna di balik meja pertemuan. Pertama, ini sinyal konsolidasi legitimasi. Seorang Plt Gubernur secara politik tidak lahir dari pilihan rakyat. Maka dukungan moral dari para mantan gubernur dan tokoh besar menjadi penting: bukan untuk pemilu, tapi untuk menegaskan wibawa kekuasaan. Pesannya sederhana: Plt tidak sendirian.
Kedua, pertemuan ini bisa dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan. Isu BUMD, aset daerah, Hotel Aryaduta, utang daerah, hingga mutasi pejabat semuanya berpotensi jadi bola panas. Mengumpulkan para “orang tua politik” adalah cara klasik untuk mencari restu, sekaligus tameng jika kebijakan ke depan menuai protes.
Ketiga , ini juga patut dicurigai sebagai peta jalan kebijakan strategis. Walau Plt secara aturan dilarang membuat kebijakan strategis tanpa izin mendagri, praktik di lapangan sering abu-abu. Dukungan tokoh bisa menjadi pembenaran moral untuk keputusan besar yang secara hukum rawan diperdebatkan.
Masalahnya, publik tidak diajak duduk di meja itu. Tidak ada notulensi terbuka, tidak ada agenda tertulis, tidak ada komitmen yang diumumkan secara jelas. Akhirnya, rakyat hanya disuguhi foto senyum dan pernyataan “demi Riau lebih baik”. Kalimat yang sudah terlalu sering dipakai, tapi jarang terbukti.
Kalau pertemuan itu benar demi Riau: buka hasilnya ke publik, jelaskan apa yang disepakati, dan pastikan tidak ada kebijakan strategis yang melampaui kewenangan Plt. Jika tidak, maka pertemuan itu hanya akan dikenang sebagai ritual kekuasaan di tengah krisis, bukan solusi.
Di Riau hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar dukungan tokoh, tapi keberanian transparan. Karena legitimasi sejati bukan datang dari meja elite melainkan dari kejujuran kepada rakyat.**
