iniriau.com, SUMBAR – Bencana alam yang memilukan yang melanda Sumatera Barat telah membangkitkan gelombang solidaritas dari berbagai elemen masyarakat. Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan kepedulian mereka dengan mendirikan posko bantuan dan memasang spanduk di kompleks Masjid Raya Syech Khatib Alminangkabawy, Kota Padang.
Tampak dua spanduk yang sarat makna dibentangkan Jumat (28/2025). Pertama, spanduk "Posko Bencana Sumbar" yang menjadi simbol kepedulian dan uluran tangan bagi para korban terdampak bencana. Kedua, spanduk "Posko Bersama Pembentukan Provinsi DIM" yang menyuarakan aspirasi untuk perubahan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.
Inisiatif ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Ketua Umum LKAAM Prof.Dr.Fauzi Bahar Dt Sati, Adv.Azwar Siri (Ketua Umum LAKAM), Rayusman (Ketua Yayasan My Care), Yusman (Ketua Relawan BP2DIM Padang), Roser Nuserwan.SH (Bendahara BP2DIM Ranah), dan Bundo Erdawati (pengurus Relawan Kota Padang).
Menurut salah seorang relawan, pemasangan spanduk Posko Bencana Sumbar bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan bagi para korban. "Kami berharap posko ini menjadi titik kumpul dan pusat informasi bagi siapa saja yang ingin membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah," ujarnya.
Sementara itu, kemunculan spanduk Posko Bersama Pembentukan Provinsi DIM memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat. Salah seorang tokoh BP2DIM menjelaskan bahwa momentum bencana ini menjadi pengingat akan perlunya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Kami ingin agar keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dapat diakui dan diakomodasi dalam struktur pemerintahan yang baru," tegasnya.
Kedua spanduk ini menjadi representasi dari semangat gotong royong dan keinginan untuk perubahan yang lebih baik di Sumatera Barat. Di satu sisi, masyarakat bahu-membahu memberikan bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, aspirasi untuk pembentukan Provinsi DIM terus bergema sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat Minangkabau.**
