.jpeg)
iniriau.com, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan arah baru prioritas layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, program jaminan kesehatan nasional harus lebih fokus mengayomi masyarakat kelas bawah, sementara kelompok mampu didorong untuk beralih ke asuransi swasta.
“BPJS itu dirancang untuk membantu yang membutuhkan. Jadi biarlah BPJS fokus ke masyarakat di bawah. Untuk yang kelas satu, yang mampu, sebaiknya gunakan asuransi swasta,” ujar Budi dikutip Sabtu (15/11/2025).
Budi menjelaskan, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kendali mutu dan biaya layanan kesehatan, terutama melalui penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Standarisasi ini diharapkan menciptakan kesetaraan akomodasi rawat inap sekaligus mengurangi beban biaya jangka panjang.
“Kita ingin layanan rumah sakit lebih setara dan lebih efisien. Karena itu koordinasi dengan asuransi swasta menjadi penting,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa kerja sama combine benefit antara JKN dan asuransi swasta sudah disahkan OJK.
“Pagi tadi kami sudah tanda tangan dengan OJK. Ini mempermudah kombinasi manfaat antara BPJS dan swasta yang selama ini tersendat," imbuhnya.
Dorongan ini juga tak lepas dari kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali tertekan. Dalam tiga tahun terakhir, BPJS mencatat defisit beruntun—Rp7,2 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp9,8 triliun pada 2024, dan mencapai Rp9,5 triliun hingga September 2025.
“Kalau kita ingin BPJS tetap kuat dan berkelanjutan, tentu iuran harus kita evaluasi. Iuran yang dibayar masyarakat itu sebenarnya sangat murah bila dibandingkan manfaatnya.Kita harus jujur menjelaskan ini supaya layanan tetap berjalan untuk mereka yang paling membutuhkan," tutupnya.**
.jpeg)
