iniriau.com, Bogor – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai uang negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurutnya, proyek tersebut sudah berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, sehingga tanggung jawab utangnya juga harus diselesaikan oleh pihak tersebut, bukan pemerintah.
“Proyek Whoosh itu bukan proyek yang dibiayai langsung APBN. Jadi kalau ada utang, seharusnya diselesaikan oleh lembaganya sendiri,” ujar Purbaya saat berbicara di acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya menyebut hingga kini belum ada pembicaraan resmi di Kementerian Keuangan soal rencana pelibatan APBN untuk membantu utang proyek tersebut. Ia menilai, Danantara memiliki sumber keuangan yang cukup besar untuk mengatasi masalah itu.
“Danantara itu punya pemasukan besar, bahkan dividennya setiap tahun bisa puluhan triliun rupiah. Jadi saya kira mereka mampu mengatur sendiri tanpa perlu bantuan APBN,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan agar proyek besar seperti Whoosh tetap dikelola secara mandiri dan profesional, tanpa terus bergantung pada dana negara.
“Kalau untung dinikmati perusahaan, tapi kalau rugi minta ke pemerintah, ya itu tidak adil. Kita ingin pengelolaannya jelas antara swasta dan pemerintah,” tambahnya.
Purbaya menutup dengan pesan agar ke depan proyek-proyek strategis tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.
“Negara sudah cukup banyak tanggung jawabnya. Kalau bisa diselesaikan oleh lembaganya, ya selesaikan di sana dulu,” tegasnya.**
