iniriau.com, Pekanbaru – Menghadapi dinamika nasional yang berpotensi berdampak ke daerah, Pemerintah Provinsi Riau bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat menggelar rapat koordinasi di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (1/9/2025). Pertemuan ini digelar untuk memastikan langkah antisipasi dan menjaga stabilitas di Bumi Lancang Kuning.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa aspirasi publik adalah hal wajar, namun harus tetap disalurkan dengan tertib. “Unjuk rasa boleh saja, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Kita semua ingin Riau tetap damai, ekonomi berjalan, dan pendidikan anak-anak tidak terganggu,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Pemprov Riau menyampaikan beberapa kebijakan pencegahan, di antaranya meniadakan kegiatan seremonial, menghindari pernyataan provokatif dari pejabat publik, hingga mengalihkan sekolah di sekitar titik rawan ke pembelajaran daring.
Kapolda Riau yang turut hadir mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penyusup dalam aksi unjuk rasa. “Kami melihat di beberapa daerah sudah terjadi penjarahan. Kita tentu tidak ingin hal itu menular ke Riau. Karena itu, mari bersama-sama menjaga keamanan,” katanya.
Selain pengamanan, upaya menenangkan masyarakat juga dilakukan melalui doa bersama yang melibatkan ribuan warga, termasuk komunitas ojek online. Gubernur menambahkan, aspirasi kaum muda akan terus diterima dengan pendekatan dialogis. “Peradaban Melayu selalu menjunjung musyawarah. Maka dialog adalah jalan terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Pemerintah berharap sinergi pemerintah, aparat, dan tokoh masyarakat dapat meredam potensi konflik horizontal, sekaligus menjaga iklim yang kondusif bagi seluruh warga Riau.**
.jpeg)