iniriau.com, Jakarta – Lima anggota DPR RI dari tiga partai politik berbeda resmi dinonaktifkan buntut pernyataan kontroversial yang dinilai melukai hati rakyat. Publik pun ramai mempertanyakan makna penonaktifan itu, apakah sekadar simbol atau benar-benar menghentikan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.
Partai NasDem lebih dulu mengambil sikap tegas. Dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, diputuskan nonaktif oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim. “Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan anggota Fraksi NasDem yang menyinggung perasaan rakyat. Hal itu jelas penyimpangan dari perjuangan partai,” tulis pertimbangan resmi penonaktifan yang diumumkan Minggu (31/8/2025).
Langkah serupa juga diambil PAN. Sekjen PAN yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Patrio, serta anggota Komisi IX DPR, Uya Kuya, ikut menelan pil pahit. “Mencermati dinamika saat ini, DPP PAN memutuskan menonaktifkan Saudara Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudara Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI mulai 1 September 2025,” ujar Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, dalam keterangan pers.
Golkar tak mau ketinggalan. Sekjen Ahmad Sarmuji mengumumkan penonaktifan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. “DPP Golkar menegaskan aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Karena itu, kami menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR mulai 1 September 2025,” tegas Sarmuji.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kehormatan parlemen. “Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR. Mereka juga otomatis tidak berhak atas fasilitas ataupun tunjangan,” kata Nazaruddin kepada wartawan.
Ia menegaskan, MKD mendorong seluruh partai untuk tidak ragu menindak kader bermasalah. “Kalau parpol tidak ambil langkah tegas, masyarakat bisa menilai DPR sebagai lembaga yang tidak serius menjaga kehormatan,” pungkasnya.**
.jpeg)