iniriau.com, Jakarta – Senator asal Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI segera mengaktifkan kembali Bandara Tempuling dan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kemenhub yang dipimpin Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si, di Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Abdul Hamid menilai, kondisi Bandara Tempuling kini sangat memprihatinkan akibat keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengambil alih aset sekaligus operasional bandara.
"Saat ini Bandara Tempuling terbengkalai karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Kami berharap Kemenhub bisa mengambil alih pengelolaan agar bandara kembali berfungsi," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti Pelabuhan Samudera yang sejak 1996 telah dihibahkan kepada PT Pelindo, namun hingga kini tidak beroperasi.
"Sudah hampir tiga dekade Pelabuhan Samudera terbengkalai tanpa aktivitas bongkar muat. Padahal keberadaannya sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas di Inhil," tegasnya.
Abdul Hamid menambahkan, pengaktifan pelabuhan dan bandara akan mendukung kelancaran distribusi hasil perkebunan kelapa dan CPO. Kabupaten Inhil sendiri merupakan sentra kelapa nasional dengan luas lahan sekitar 350 ribu hektare.
Ia juga menyampaikan aspirasi dari Pemkab Siak terkait perpanjangan kerja sama operasi Pelabuhan Tanjung Buton antara Kemenhub dengan BUP PT Samudera Siak demi peningkatan pendapatan daerah.
Menanggapi hal itu, Wamenhub Suntana menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. “Insha Allah usulan Bapak akan kami tindaklanjuti. Bahkan Gubernur Riau sudah berencana audiensi, hanya menunggu waktu yang tepat dengan Menteri,” katanya.**
.jpeg)
