iniriau.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, menyerukan kepada para pemilik suara di Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar memilih calon Ketua Umum periode 2025–2030 yang memiliki rekam jejak bersih dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
"Track record bisa dilihat dari rekam jejak karier, ketaatan memegang Kode Etik Jurnalistik, dan perilaku sosialnya," kata Mulia Siregar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menurut Mulia, Ketua Umum PWI merupakan figur teladan bagi seluruh anggota PWI di Indonesia. Oleh karena itu, proses penjaringan harus mengedepankan kandidat yang tidak pernah tersangkut masalah hukum dan memiliki integritas tinggi.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas konflik internal di tubuh PWI Pusat hingga memunculkan dualisme kepemimpinan. Apalagi, polemik itu disebut dipicu persoalan uang.
"Pemegang Kartu Biru (Kartu UKW PWI) wajib menjaga marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan integritas tinggi," tegasnya.
Mulia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Kongres Persatuan PWI secara bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional maupun politik uang.
"Bagaimana bisa menjadi teladan kalau proses pemilihannya saja memakai politik uang, membeli suara, dan transaksional," ujarnya.
Menjelang Kongres Persatuan PWI yang akan digelar di Karawang, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025, beredar tujuh nama bakal calon Ketua Umum, yakni Hendry Ch Bangun, Zulmansyah Sekedang, Atal S. Depari, Teguh Santosa, Akhmad Munir, Johnny Hardjojo, dan Rusdy Nurdiansyah.**
.jpeg)