iniriau.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menekankan urgensi memperkuat sinergi antara DPD RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia dan pelestarian budaya yang lebih terintegrasi dan berdampak nyata.
Dalam rapat konsultasi bersama Menko PMK Pratikno di Jakarta, Senin (19/06/25), GKR Hemas menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap Subwilayah Barat II—yang meliputi Jawa, Bali, NTT, dan NTB—karena wilayah ini mewakili hampir 75% populasi Indonesia.
“Karena jumlah penduduk yang besar, prioritas pembangunan manusia sepatutnya diarahkan ke Subwil Barat II. Indikator kemajuan bangsa, seperti partisipasi politik dan pendidikan, sangat ditentukan oleh wilayah ini,” tegas Hemas.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis menekan angka stunting, namun mengingatkan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi akar masalah gizi.
“Pola makan keluarga adalah akar permasalahan. Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi perlu pendekatan dari rumah tangga hingga kebijakan daerah,” ujar Hemas.
Tak hanya itu, Hemas menyuarakan dukungan terhadap pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia menyebut program ini sejalan dengan visi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden dalam ASTA CITA, namun tetap harus disesuaikan dengan kewenangan daerah.
Di bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal namun mengeluhkan kurangnya koordinasi serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Kegiatan pelestarian budaya sudah berjalan, namun sering kali terputus karena tidak ada koordinasi dan keterbatasan dana. Ini harus dibenahi agar budaya tidak hanya dilestarikan, tapi juga menjadi kekuatan bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyambut baik aspirasi yang disampaikan DPD RI dan menekankan pentingnya memperkuat data dan perencanaan sebagai fondasi pembangunan manusia.
“Masalah-masalah di daerah harus ditangani dari hilir ke hulu. Tapi yang utama tetaplah data dan informasi. Tanpa itu, sulit merancang kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Pratikno.
DPD RI turut menyerahkan berbagai aspirasi daerah, termasuk beban pemerintah daerah dalam menanggung premi BPJS yang saat ini masih terbatas pada keluarga miskin. Aspirasi tersebut telah dikompilasi baik secara lisan maupun digital untuk ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.
“Saya percaya ASTA CITA Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara DPD RI dan pemerintah pusat. Saatnya kepala daerah berhenti ‘berburu proyek’ dan fokus pada pembangunan yang terstruktur,” pungkas Hemas.**
.jpeg)