iniriau.com, PEKANBARU – Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, mendorong percepatan pembangunan yang merata di daerah dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah provinsi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2026, yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (2/5/2025).
“Kebijakan provinsi harus selaras dengan kebutuhan daerah agar pembangunan merata dan tepat sasaran,” ujar Bagus Santoso.
Musrenbang tahun ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan.” Acara strategis tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pusat hingga tokoh adat daerah.
Turut hadir secara langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal Zakaria, serta Deputi Bappenas, Maliki, yang mengikuti secara daring dari Jakarta.
Dalam sambutannya, Gubernur Wahid memaparkan sejumlah capaian Provinsi Riau, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 yang mencapai Rp1.112,48 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp571,23 triliun atas dasar harga konstan 2010. Riau tercatat menyumbang 5,05 persen terhadap ekonomi nasional, menjadikannya provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia.
Menanggapi capaian tersebut, Wabup Bagus menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov Riau. Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap program-program strategis yang digagas pemerintah provinsi.
“Kami konsisten mendukung setiap program pembangunan provinsi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Bengkalis,” tambahnya.
Bagus juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, khususnya di Kabupaten Bengkalis yang dikenal sebagai Negeri Junjungan.
Musrenbang RKPD Riau 2026 ini turut dihadiri oleh kepala daerah se-Riau, anggota DPR dan DPD RI, Ketua dan anggota DPRD Riau, Forkopimda, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu, serta Tim Pembina Posyandu Provinsi Riau.** (Infotorial)
.jpeg)