.jpeg)
iniriau.com, Pekanbaru - Defisit Rp 20 trilliun yang dialami oleh asuransi kesehatan plat merah, BPJS Kesehatan di prediksi adanya efek gagal bayar ke pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Prediksi gagal bayar ini tentu saja berimbas langsung kepada pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasiennya. Hal ini disampaikan Direktur RSUD Arifin Ahmad Wan Fajriatul Mammunah, Senin (17/2), melalui Humas RSUD Arifin Achmad Irham.
"Sebenarnya, saya heran dengan BPJS Kesehatan ini. Defisit yang mencapai Rp 20 trilliun ini pasti dari tunggakan peserta BPJS Kesehatan itu sendiri," jelas Irham kepada iniriau.com di ruangan Humas RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.
Irham menjelaskan jika nanti prediksi gagal bayar itu terjadi, pihak rumah sakit sudah pasti akan kewalahan menanggung biaya pelayanan untuk masyarakat.
"Sudah pasti kita akan kewalahan menanggung semua pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membayar ke distributor produk kesehatan? Pihak rumah sakit? Nggak bisa begitu," jelas Irham menyatakan rasa keberatannya.
"Saya juga tidak bisa berkomentar banyak disini, tapi BPJS Kesehatan harus bisa memetakan jumlah peserta BPJS yang nunggak bayar. Jangan sampai nanti endingnya seperti asuransi BUMN yang sudah gulung tikar," tukas Irham singkat.
Setelah berbincang dengan Irham, jurnalis media ini beranjak pamit dan menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang menunggu pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah itu.
Ani, perempuan asal Rengat ini, sedang menunggu anaknya yang akan menjalani operasi. Ia memang tidak rutin menggunakan BPJS Kesehatan, dan setiap bulan suaminya harus membayar iuran BPJS Kesehatan untuk empat orang.
Ani dan suaminya memilih pelayanan kesehatan kelas II Pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu dipotong langsung dari gaji suaminya yang bekerja di perusahaan swasta.
"Gaji suami dipotong tiap bulan untuk bayar BPJS. Kita ambil positifnya karena tak perlu mikir lagi bayar biaya berobatnya," tutur Ani dengan logat Melayunya.
Saat ditanya jika BPJS Kesehatan ada rencana menaikkan tarif iuran, Ani tidak keberatan jika masih terjangkau kenaikannya.
"Kalau mau naik ya harus bagaimana lagi, tapi jangan kelewatan naikkan harga iuran BPJS nya, mau makan pakai apa nanti dan masih banyak kebutuhan sehari-hari lainnya," jelas Ani lagi.
Hal senada juga disampaikan Nasruddin pasien asal Perawang Siak, ia baru saja terkena stroke ringan dan pastinya akan membutuhkan perawatan rutin untuk menyembuhkan penyakitnya.
"Bulan lalu kena serangan stroke ringan, pasti akan rutin kontrol berobat dan terapi. Saya pakai BPJS Kesehatan untuk biaya perawatan selama dirumah sakit. Kalau mau naik ya jangan berlebihan naik tarif iuran BPJS nya, jika cuma naik Rp 10.000,- atau Rp 15.000,-, saya rasa masih bisa diusahakan. Selain itu pelayanan juga harus lebih baik," tutup Nasruddin yang menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas II, mengakhiri penjelasannya dengan iniriau.com, Senin sore.
BPJS Kesehatan rencananya akan menggunakan tarif iuran kesehatan baru di pertengahan 2025. Kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan ini untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan.**
