Pekanbaru, Iniriau.com-Anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Tahun 2014-2019, Yurnaldi menyayangkan dibekukannya KI oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, terhitung 29 Desember 2023 lalu lewat SK Gubernur Sumbar Nomor 555-890-2023 tentang Komisi Informasi Sumbar, atau SK Perpanjangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Gubernur Mahyeldi dinilai telah melanggar perintah undang-undang, dan melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Yurnaldi mempertanyakan Gubernur Mahyeldi, ada apa?
"Gubernur sudah melanggar undang-undang dengan membekukan KI. Ini sudah tidak benar. KI pusat harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini," ujar Yurnaldi, penulis dan mantan wartawan Kompas.
Lima komisioner KI Sumbar yang terpilih Oktober 2023 lalu sebenarnya belum pernah dilantik oleh gubernur sampai sekarang. Penyebabnya, menurut Yurnali, karena terlalu banyak kepentingan pihak-pihak yang ikut campur di dalamnya. Akibatnya, pelantikan komisioner tidak pernah terjadi sampai dibekukan oleh gubernur.
" Kalau terlalu banyak kepentingan dan pejabat yang bermain saya masih bisa terima, tetapi kalau sampai lembaga KI yang dikorbankan, ini masalah besar yang harus diselesaikan," ujar Yurnaldi tegas.
Lebih jauh Yurnaldi menjelaskan, kondisi di tubuh KI Sumbar sebenarnya tidak baik-baik saja karena terlalu banyak pihak-pihak yang bermain. Mulai dari gubernur, anggota dewan, sampai Dinas Kominfo Sumbar pun ikut campur terlalu jauh.
Setiap komisioner adalah titipan anggota dewan, ketua partai bahkan gubernur sendiri. Jadinya anggota komisioner tidak figur yang independen lagi, dan tidak kompeten. Dan entah dari mana latar belakangnya.
Panitia seleksi juga tak punya daya, karena hasil pansel sering gagal di fit and propertest di DPRD dan di tangan pejabat tetas Pemprov Sumbar.
"Contoh saja saya, ketika ikut seleksi periode kedua nilai saya yang tertinggi. Tetapi begitu sampai di DPRD mentah semua. Seorang anggota dewan sampai mambana (memohon) ke saya tidak bisa bantu karena ada calon titipan dari ketua partai yang harus ditolong," papar Yurnaldi.
Hubungan KI Sumbar dengan Dinas Kominfo juga tidak harmonis, sebut Yurnaldi. Diskominfo menganggap penganggaran KI telah menggerogoti anggaran Kominfo, hingga ada protes ke DPRD.
"Dinas Kominfo yang harusnya menjadi mitra KI juga tidak mendukung KI. Mereka menganggap KI telah mencaplok anggaran Diskominfo. Jadi terlalu banyak pihak-pihak yang ingin meniadakan KI karena kepentingannya tidak terakomodir," tukuk wartawan senior ini.
Dengan dibekukannya KI Sumbar oleh gubernur, Yurnaldi setuju prestasi Sumbar sebagai provinsi informatif dicabut juga.**
