iniriau.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan tidak berminat untuk mendatangi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan untuk melakukan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Menurut Anies, kampanye harus dilakukan di tempat yang ramai masyarakatnya. Sebab, peserta pemilu memerlukan dukungan suara rakyat.
"Kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah kita kan kampanye untuk mencari suara," kata Anies Baswedan di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).
Anies menjelaskan, prioritasnya dalam masa kampanye adalah daerah-daerah yang banyak penduduknya untuk mendulang suara meraih kemenangan di pemilu 2024.
"Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya," ucap Anies.
Diketahui, ada dua peserta pilpres 2024 yang telah menyambangi IKN di masa kampanye. Pertama capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.
Ganjar sempat mengunjungi proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (7/12/2023). Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu di IKN untuk melihat perkembangan proyek pembangunan IKN Nusantara.
Kedua, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi IKN Nusantara pada Sabtu (16/12/2023).
Sementara itu, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengaku akan segera mengunjungi IKN Nusantara. Namun kapan waktunya, belum bisa dipastikan.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika ditanya kapan mengunjungi IKN Nusantara, seperti yang telah dilakukan Ganjar Pranowo.
"Saya masih ada acara lain nih," kata Prabowo di Djakarta Theater, Jumat (8/12/2023).
Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan bakal mengunjungi IKN. "Kalau Pak Ganjar monggo, saya juga ada acara nanti. Ya tenang saja," ucapnya singkat.
Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik.
Hal ini disampaikan Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa malam (12/12/2023).
Pada debat capres, Ganjar menanyakan kepada Anies, dalam posisi oposisi di dalam kebijakan pemerintah, termasuk IKN, apakah menolak IKN dilanjutkan?
"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah menjadi undang-undang," jawab Anies Baswedan.
"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," tambah Anies.
Anies menyinggung bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Sehingga kebijakan apa pun yang dikeluarkan, harus berdasarkan aturan, bukan kekuasaan.
"Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra," ujar Anies.
Saat ini, kata Anies, banyak kebutuhan-kebutuhan urgen untuk rakyat yang jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun IKN.
"Kalau hari ini kita tidak bisa menyiapkan pupuk rakyat, tapi di saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke," ujar Anies.
Anies Baswedan juga mengungkit soal kebutuhan urgen yang diperlukan di pulau Kalimantan ketimbang membangun IKN dengan biaya yang sangat mahal.
"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgen," ucap Anies.
Anies Baswedan mengatakan, biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh, hanya akan diperuntukkan bagi aparat negara.
"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat? Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegas Anies.**
.jpeg)
.jpeg)