iniriau.com,PEKANBARU - Banyaknya keluhan para pemilik perusahaan media tentang kerjasama publikasi di Pemerintah Kota Pekanbaru yang disinyalir tidak transparan, dan dimonopoli oleh beberapa media saja, disorot juga oleh Ketua Forum Pemred Riau (FPR) Rahmat Handayani (RH). Rahmat minta PJ Walikota instruksikan Diskominfo buka data terkait pembagian jatah kerjasama media secara transparan.
Selama ini menurut RH, sistem kerja sama publikasi dengan media di Dinas Kominfo berlangsung tidak transparan. Sehingga menimbulkan tanda tanya oleh sejumlah pimpinan media di Pekanbaru.
"Kerjasama publikasi di dinas kominfo Pekanbaru yang tidak transparan sudah jadi sorotan dan pembicaraan di kalangan media," ujar RH.
Dugaan adanya tebang pilih dan monopoli beberapa media saja dalam kerja sama di Dinas Kominfo Pekanbaru, membuat Ketua FPR Rahmat Handayani geram. Ia meminta Pj Walikota Pekanbaru Muflihun segera memanggil Dinas Kominfo untuk menindaklanjuti keluhan awak media.
"Dinas Kominfo Pekanbaru harus terbuka dengan perusahaan media agar tidak menjadi blunder dan menjadi persoalan kedepannya," tegas Rahmat Minggu (26/11/23) di kantor FPR Jalan Sepakat, Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya.
Kadiskominfo diminta terbuka dengan media agar terjalin hubungan yang baik dengan media.
"Kawan-kawan kan tidak pula meminta banyak kerjasama dengan kominfo Pekanbaru. Tetapi harus terbuka dan jangan dimonopoli oleh beberapa media saja," ujarnya.
"Maka dari itu Pak PJ harus bergerak cepat dengan memanggil kadiskominfo. Dudukkan sistemnya secara terbuka. Jadi kawan-kawan media tidak lagi menaruh curiga dan menimbulkan kecemburuan satu sama lain," RH mengakhiri.**
Nana CH
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
