Iniriau.com, Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau menggelar temu Gagas Maklumat Masyarakat Adat Melayu Riau tahun 2023, yang diikuti oleh seluruh perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau se Provinsi Riau, Selasa (14/11). Kegiatan temu gagas ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan LAM Riau, bertujuan untuk membahas sejumlah persoalan masyarakat adat Provinsi Riau termasuk persoalan konflik lahan.
Pasalnya, masalah konflik lahan di Riau jumlahnya terbesar di Indonesia. Sehingga dibutuhkan penyelesaian atau solusi, melalui sinergitas bersama pemerintah daerah dan LAM Riau.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MKA LAM Riau - Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH LAM Riau - Datuk Taufik Ikram Jamil, Asisten I Setdaprov Riau - Masrul Kasmi dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau - Karmila Sari serta seluruh perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
Ketua Umum DPH LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil menyebutkan, melalui kesempatan ini Perwakilan LAM Riau masing-masing Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat adat Riau melalui orasi terbuka. Nantinya, seluruh aspirasi akan ditampung dan dicarikan solusi bersama dengan pemerintah daerah.
"Selama ini, kita hanya membahas masalah masyarakat adat tanpa bertemu ataupun bertatap muka satu sama lain. Namun melalui kesempatan ini, semua pengurus LAM Riau Kabupaten/Kota bisa saling bertemu. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir kalinya, serta bisa rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Besar harapan, Asisten I Setdaprov Riau - Masrul Kasmi dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau - Karmila Sari bisa memberikan pencerahan sehingga permasalahan yang dirasakan masyarakat adat bisa diselesaikan," ungkap Datuk Taufik Ikram Jamil kepada Iniriau.com, Selasa (14/11).
Asisten I Setdaprov Riau sekaligus Ketua I Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Hutan dan Lahan Provinsi Riau, Masrul Kasmi mengatakan, masalah konflik hutan dan lahan di Riau jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal ini menjadi perhatian seluruh pihak, agar anak cucu Melayu Riau memiliki tanah di masa depan.
"Kami sudah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Hutan dan Lahan Provinsi Riau, karena jumlah konflik lahan di Riau tertinggi di Indonesia sehingga butuh penyelesaian yang kongkrit. Biasanya, masalah konflik hutan dan lahan di Riau selalu diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun sayangnya, masyakarat selalu kalah karena tidak memiliki dana untuk membayar pengacara atau advokat. Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 80 kasus konflik lahan di Riau. Namun ada 12 kasus prioritas yang harus segera diselesaikan, diantaranya kasus masyarakat adat Kuansing terhadap penolakan izin HGU PT Buana, laporan masyarakat Desa Suka Maju Kuantan Hilir, pengajuan tanah jalan nasional di jalan poros tol Dumai - Pekanbaru serta laporan masyarakat Desa Rantau Kasih Kampar berkaitan dengan konsesi HTI seluas 2.372 hektar. Kalau ini tidak diselesaikan, maka anak cucu kita di masa depan tidak punya tanah," Ucap Masrul Kasmi.
Ketua Umum MKA LAM Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf mengungkapkan, LAM Riau belakangan banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait sengketa lahan. LAM Riau berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah.
"Kalau dulu, orang taunya LAM Riau hanya urusan seremonial adat, tepuk tepung tawar dan pantun. Namun kini, LAM Riau juga mulai mendengarkan keluhan atau aspirasi masyarakat adat. Salah satunya adalah masalah konflik lahan, yang sangat menguras emosi dan tenaga kita semua," sebut Datuk Seri Marjohan Yusuf.
Melalui kesempatan ini, Perwakilan LAM Riau masing-masing Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat adat Riau melalui orasi terbatas dan dialog. Selanjutnya, juga dilakukan penandatanganan orasi dan pernyataan sikap masyarakat adat melayu Riau.
Sebelumnya, Lembaga Adat Melayu Riau juga telah menggelar kegiatan musyawarah kerja tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh pengurus LAM Riau Kabupaten/Kota se Riau. **
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)