Zulkifli Enggan Komentar Soal Pergantian Pimpinan MPR dari Golkar

JAKARTA, - Ketua MPR Zulkifli Hasan enggan mengomentari rencana pergantian pimpinan MPR dari Fraksi Partai Golkar. Zulkifli berkilah dia hanya baru secara resmi menerima satu surat terkait penambahan pimpinan MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan nama Ahmad Basarah.

"Soal penambahan pimpinan, sesuai dengan UU MD3 yang sudah selesai, saya barusan terima surat dari PDI Perjuangan yang resmi megusulkan pak Ahmad Basarah. Belum ada nama lain," ujar Zulkifli Hasan, Senin (19/3/2018) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Zulkifli mengatakan, selaku ketua MPR dirinya hanya menjalankan prosedur. Bila nanti Partai Golkar mengajukan pergantian wakil ketua MPR yang kini dijabat Mahyudin, dirinya akan mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Ya kami kan tidak bisa campuri urusan internal Partai Golkar. Apa pun yang diputuskan Golkar itu haknya Golkar," ujarnya.

Zulkifli juga mengaku belum menerima surat pengajuan pergantian pimpinan MPR dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar maupun Fraksi Partai Golkar di MPR.

"Untuk Pak Mahyudin saya tak berandai-andai. Mungkin di luar sudah ramai, tapi surat belum ada. Saya barusan ke atas khusus lihat surat. Teman-teman tanya apa ada surat pergantian Pak Mahyudin, tidak ada suratnya," ujar Zulkifli.

Pada Minggu (18/3/2018) malam, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan untuk menunjuk Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menggantikan Mahyudin sebagai wakil ketua MPR.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR.

"Ini hanya pergantian biasa-biasa saja di dalam Partai Golkar, di samping memang ada aspirasi bahwa pimpinan MPR mesti ada perempuan juga," kata Ace. (*)