iniriau.com, PEKANBARU - Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Perlawanan Mafia Tanah (Gerlamata) gelar aksi demo di Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/7/23).
Aksi massa yang dipimpin M Ridwan ini meminta melalui Gubernur Riau H Syamsuar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membantu masyarakat yang saat ini telah dirampas hak-hak kepemilikan lahan oleh individu yang diduga melibatkan aparat negara.
"Ulah mafia tanah masyarakat jadi sengsara. Mafia tanah terus merajalela mungkin dilindungi aparat negara. Bisa jadi backing itu ada di kepolisian, kejaksaan, Hakim," kata Ridwan dalam orasinya.
Dalam aksi ini, disampaikan sejumlah lokasi di Riau. Seperti di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Terdapat persoalan penggelapan tanah kelompok tani oleh para mafia tanah seluas 2500 hektar.
Kemudian juga dibeberkan persoalan lahan di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dimana lahan masyarakat di serobot menggunakan alat berat. Di daerah ini pendemo menyebut nama Barita Sidabutar sebagai pemainnya.
Selain itu, pendemo juga mempersoalkan klaim dan ekspansi PT. Sawit Lembah Subur (SLS) dan PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Pelalawan.
Selain itu ada juga masalah lahan 88 Hektar di kilometer 38 Danau Lancang Tapung Hulu Kampar yang telah di Eksekusi oleh pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/VII/2023 pada Kamis 20 Juli 2023.
Kemudian terakhir persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan PT Sinar Riau Palm Oil yang terjadi di Dumai.
"Kami sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kepada pak Menteri ATR agar turun langsung melihat apa yang terjadi. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah tapi tetap digusur. Mana yang katanya negara hadir setiap persoalan di negeri ini," papar Ridwan.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)