iniriau.com, Kuansing - Dugaan perambahan hutan dalam kawasan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi oleh oknum anggota DPRD Riau berinisial KR, bakal ditelusuri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.
Melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kuansing, Abriman, S.Hut, MM, DLHK berjanji akan menindaklanjuti dugaan perambahan tersebut, saat dikonfirmasi iniriau.com, Senin (10/7).
"Terima kasih informasinya, segera kami tindak lanjuti laporan dari warga," ujarnya pada iniriau.com.
Lahan yang diduga milik seorang wakil rakyat di DPRD Riau itu diduga melakukan perambahan hutan dalam kawasan menggunakan alat berat eksavator untuk dijadikan kebun kelapa sawit.
Luas lahan diperkirakan 30 hingga 40 hektar, tepatnya berada di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi yang berstatus HPT. Lokasinya berdampingan dengan kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.
Perambahan hutan HPT itu terungkap setelah adanya laporan warga bahwa sedang terjadi tindakan perambahan hutan di kawasan tersebut.
Iniriau.com mencoba turun langsung ke lokasi untuk mencari fakta-fakta terjadinya perambahan hutan dalam kawasan hutan lindung tersebut.
Benar saja, di tkp ditemukan sebuah alat berat yang tengah beroperasi melakukan perambahan, yang langsung ditanami sawit.
Saat ditanya pada warga yang ada di lokasi, ia menjawab, "Bapak tu jarang datang ke lokasi. Saya yang jaga disini," ujar salah seorang warga berinisial EGT.
Untuk meyakinkan, wartawan _iniriau.com_ , *Depriandi* mencoba meminta konfirmasi pada KR yang disebut warga sebagai pemilik alat berat tersebut.
"Alat berat eskavator itu memang milik saya. Background saya ni kan kontraktor. Kebun saya memang ada disitu, tapi tidak banyak," ujar KR mengakui, yang sehari-hari adalah anggota DPRD Riau.*
