Iniriau.com, PEKANBARU – Sebagai mitra kerja Komisi I DPRD Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru mengajukan anggaran sebesar Rp 43 Miliar dalam APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023. Namun sayangnya, jumlah anggaran tersebut diprediksi mengalami penurunan akibat adanya rasionalisasi merata pada seluruh O-P-D dilingkungan Pemko Pekanbaru.
Sesuai mekanisme yang ada, Kkomisi I DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat bersama DPM-PTSP Pekanbaru guna membahas ajuan anggaran dalam APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023. Dimana, DPM-PTSP Pekanbaru mengajukan anggaran sebesar Rp 43 Miliar.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pekanbaru, Akmal Khairi menyebutkan, ajuan anggaran sudah diserahkan kepada Komisi I DPRD Pekanbaru meski berpotensi mengalami rasionalisasi. Kendati demikian, pihaknya akan tetap fokus terhadap kemudahan pelayanan perizinan agar jumlah investor yang masuk ke Pekanbaru terus meningkat.
"Hari ini kita rapat yang ketiga dengan Komisi I DPRD Pekanbaru dan plafon anggaran tahun 2023 kita itu sebesar Rp 43 Miliar, dan kita akan merasionalisasi anggaran yang telah diajukan ini. Artinya, kegiatan-kegiatan yang rasanya belum prioritas itu nanti akan kita undur dulu," kata Kepala DPMPTSP Pekanbaru, Akmal Khairi usai hearing.
Akmal mengatakan, DPMPTSP Pekanbaru melakukan rasionalisasi anggaran ini agar dapat memprioritaskan program kegiatan di tahun 2023 itu menyentuh langsung kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
"DPMPTSP ini adalah pelayanan dan bagaimana supaya investor itu bisa masuk ke kota Pekanbaru. Jadi kita inginnya agar bagaimana supaya ada kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kota Pekanbaru. Itulah yang akan kita lakukan di tahun 2023," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Firmansyah meminta DPMPTSP Pekanbaru agar dapat mencontoh DPMPTSP Batam dalam penyusunan rancangan anggaran untuk tahun 2023. Hal ini ia katakan, setelah melakukan studi banding dengan DPMPTSP dari berbagai daerah. Termasuk DPMPTSP Kota Batam juga.
"Jumlah penduduk yang ada di Kota Batam itu banyak, kemudian anggaran mereka itu lebih kecil dibandingkan yang diajukan DPMPTSP Kota Pekanbaru dan inilah yang kita jadikan patokan dan mau kita compare. Kenapa kok di Kota Batam lebih minim anggarannya tapi mereka bisa memudahkan dan mendatangkan banyak investor," jelasnya.
Politisi PKS ini juga berharap DPMPTSP Kota Pekanbaru agar lebih efektif dan efisien dalam penyusunan program kegiatan dalam Rancangan APBD Kota Pekanbaru TA 2023.
"Kita minta anggaran ini ditekan untuk membantu Pj Walikota Pekanbaru yang sedang menghadapi tunda bayar dan juga beban-beban kegiatan yang lain. Jadi supaya lebih banyak diarahkan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutup Firmansyah. (Adv)
