iniriau.com,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar ingatkan pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam pendataan tenaga honorer yang akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk menghindarinya, Syamsuar minta pendataan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan OPD hingga jajaran di atasnya. Jika ada pihak tertentu yang memanfaatkan momen pendataan PPPK ini, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab
"Jangan ada yang main-main. (Misalnya) dia bukan honorer,, tapi dibuat honorer. Nanti dibuat tanggal mundurlah. Saya ingatkan itu," kata Syamsuar, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan PPPK di lingkungan Pemprov Riau, Senin (10/10/22).
Menurut orang nomor satu di Riau ini, Inidakasi ini sudah ada. Karena itu, sebelum lebih jauh perlu diingatkan dari sekarang.
"Memang tak banyak, tapi kalau tak diingatkan sekarang nanti bertambah banyak," ungkap mantan Bupati Siak ini.
Terciumnya adanya upaya memasukan yang bukan tenaga honorer masuk dalam pendataan PPPK, karena adanya laporan oknum tertentu yang ingin untuk memanfaatkan momen pendataan PPPK ini.
"Ada pengaduan, jadi ada oknumlah," ungkap Gubri.
Menurut Gubri lagi, pendataan tenaga honorer yang akan masuk dalam kategori PPPK tersebut saat ini terus dilakukan. Nantinya hasil pendataan itu akan dilaporkan kepada Menpan-RB.
Syamsuar pun kembali menegaskan agar pendataan tersebut sesuai aturan berlaku. Semua pihak juga diminta bertaggung jawab mengawasinya.
"Inikan sedang penataan. Hasil penataan ini nanti disampaikan ke Menpan," ujar Gubri.**
