iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kembali menorehkan capaian positif dalam bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025, Pemprov Riau berhasil meraih predikat Zona Hijau, yang menandakan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik berada pada kategori tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas keberhasilan tersebut. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Publik yang digelar di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/3/2026).
Menurut Syahrial, keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian Zona Hijau ini menunjukkan bahwa upaya kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik telah berada di jalur yang tepat. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah perbaikan telah dilakukan pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir. Di antaranya penyempurnaan standar operasional pelayanan, pembenahan mekanisme pelayanan agar lebih cepat dan efisien, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengaduan.
Meski demikian, Syahrial mengingatkan bahwa predikat tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah merasa puas diri. Ia menilai masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperbaiki agar potensi maladministrasi dapat diminimalkan.
“Zona Hijau ini bukan berarti semuanya sudah sempurna. Sama seperti opini WTP dalam laporan keuangan, tetap ada catatan yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Syahrial menegaskan, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai dasar untuk melakukan pembenahan berkelanjutan.
Sementara itu, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada perangkat daerah guna memastikan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.
“Kami akan terus mengawal proses peningkatan pelayanan ini, mulai dari tahap persiapan hingga pendampingan teknis kepada OPD, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.**
