JAKARTA - Terkait konflik terhadap warga Rohingya yang saat ini terjadi, sangat perlu Pemerintah Indonesia mengintervensi negara Myanmar. Ini kan persoalan kemanusiaan. Hal ini dikatakan Teguh Juwarno, anggota DPR RI ini saat ditemui dalam aksi damai di depan Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2017) kemarin.
Menurut Teguh, genosida terhadap warga Rohingya bisa menciptakan instabilitas keamanan di kawasan ASEAN yang sudah susah payah diciptakan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi menciptakan dendam dan sakit hati, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal yang sulit dikendalikan.
Secara tidak langsung, menurut Teguh, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan di Indonesia. Bisa jadi kelompok-kelompok serupa juga lahir dan berkembang di Indonesia.
"Kita lihat sendiri bagaimana dalam membela diri di sana (Myanmar) ada ada kelompok militan yang melakukan perlawanan. Kami tidak ingin ini menyebar ke Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia harus tegas dan jelas," kata Teguh.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia diminta menarik Duta Besar RI di Myanmar. Selain itu, memulangkan Duta Besar Myanmar kembali ke negaranya.
Hal ini sebagai sikap tegas terkait terus berlangsungnya kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Teguh, DPR juga akan mendiskusikan untuk mengusulkan pemutusan hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar.
sumber: Kompas.com
Intervensi Myanmar Soal Rohingya, Ini Alasan Indonesia
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhad
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Di Simposium SMSI, Prof Albertus Soroti Dampak Ongkos Politik Pilkada Langsung
Jumat, 16 Januari 2026 - 10:31:00 Wib Nasional
KPK Naikkan Status Yaqut ke Tersangka Kasus Kuota Haji 2023–2024
Jumat, 09 Januari 2026 - 17:19:51 Wib Nasional
Kemenhut Bantah Penggeledahan, Kejagung Verifikasi Data Hutan
Kamis, 08 Januari 2026 - 22:24:17 Wib Nasional
PP 42/2025 Naikkan Tunjangan Hakim, Ketua PT Capai Rp110,5 Juta per Bulan
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:20:04 Wib Nasional