iniriau.com, SIAK - Meski pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden masih lama, namun tampaknya sejumlah legislator pusat sudah mulai memperkenalkan diri di daerah. Slaah satunya yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun yang menjadi tanda tanya, pemasangan baliho pitri Ketua Umum PDIP ini di papan reklame milik pemerintah.
Baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di sejumlah titik di Kabupaten Siak, Riau. Hanya saja DPC PDIP Siak mengaku tidak memasang baliho-baliho tersebut. Padahal terdapat logo partai di baliho tersebut.
"Memang ada terpasang dibeberapa titik seperti di Kecamatan Koto Gasib, Kandis dan Minas. Tapi bukan kami yang pasang. Kita juga tidak tahu siapa yang pasang," kata Sekretaris DPC PDIP Siak, Joko Susilo.
Bahkan Joko mengaku tidak pernah mendapat instruksi dari DPD maupun DPP untuk memasang baliho bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' itu."Tak ada instruksi. Kalau ada tentu kita mengakuinya. Ngapain pula ditutup-tutupi. Jika Ketum Buk Megawati Soekarnoputri beri instruksi, tentu kita jalankan. Sampai saat ini tidak ada instruksi itu," ujar Joko.
Terkait hal ini, kata Joko, pihaknya juga sudah dihubungi Sekwan DPRD Siak karena baliho putri Megawati itu terpasang di papan reklame milik DPRD Siak. "Ketua DPC, Pak Syahrul sudah dihubungi Sekwan menanyakan hal ini. Namun jawaban ketua sama kayak yang saya sampaikan. Kalau relawan atau simpatisan yang pasang, itu kami tidak tahu. Kita juga tidak mau berbicara terlalu jauh atau menerka-nerka siapa yang pasang baliho tersebut. Pada intinya bukan kami yang pasang," kata dia.
Menurutnya pemasangan baliho Ketua DPP PDIP itu sebetulnya tidak ada masalah. Asal pada tempatnya. "Siapa saja bisa kok. Pak RT atau Kades saja banyak yang pasang baliho. Tapi pada tempatnya. Yang ditanyakan Sekwan ke kita wajar saja. Sebab gambar itu terpasang di reklame milik pemerintah. Kan dikenakan pajak reklame itu. Tapi saya tidak mau terlalu jauh berbicara soal itu," kata dia.
Joko juga menegaskan, hingga saat ini PDIP belum menetapkan siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. "Belum. Belum ada arahan dari Bu Ketum. Baik Ganjar maupun Mbak Puan, belum. Kalau sudah Bu Ketum bilang gerak, kita pasti gerak. Siapa yang tidak gerak, keluarlah dari partai. Sebab kalau udah ada keputusan dari ketum, masak kita tak ikuti. Ya kalau tak ikuti, tanggunglah resikonya," kata dia.**
