JAKARTA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim minta perhatian lebih dari Pemerintah Republik Indonesia dalam pengalokasikan pembangunan untuk wilayah perbatasan.
Hal ini disampaikan langsung Said Hasyim, Sabtu (28/4/17) pagi kemarin dalam rangkaian acara Diklatpim di Kantor BPSDM Kemendagri Jalan Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Pusat.
Menurut Said Hasyim, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kabupaten termuda dan termiskin di Provinsi Riau yang berda wilayah perbatasan Indonesia
Tentunya sangat membutuhkan realisasi yang lebih dari pemerintah pusat baik itu dibidang pembangunan infrastruktur, pemukiman, pertanian, perkebunan dan sebagainya.
"Wilayah perbatasan itu bukan hanya di Indonesia timur kan, daerah kita juga daerah perbatasan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura," tutur Said Hasyim.
"Sekarang kita melihat, Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, begitu fokus dalam merealisasikan pembangunan di wilayah-wilayah Perbatasan yang seyogyanya kita juga merasakan,"sambungnya.
Untuk diketahui, Dalam acara itu hadir langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, Sekjend Menteri Pertanian, Ir Hari Priyono MSi, Sekretaris BPSDM Kemendagri, La Ode M.S dan Perwakilan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
sumber: riauterkini.com
Dihadapan Para Menteri
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Di Simposium SMSI, Prof Albertus Soroti Dampak Ongkos Politik Pilkada Langsung
Jumat, 16 Januari 2026 - 10:31:00 Wib Nasional
KPK Naikkan Status Yaqut ke Tersangka Kasus Kuota Haji 2023–2024
Jumat, 09 Januari 2026 - 17:19:51 Wib Nasional
Kemenhut Bantah Penggeledahan, Kejagung Verifikasi Data Hutan
Kamis, 08 Januari 2026 - 22:24:17 Wib Nasional
PP 42/2025 Naikkan Tunjangan Hakim, Ketua PT Capai Rp110,5 Juta per Bulan
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:20:04 Wib Nasional