Iniriau.com, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah akan meluncurkan kartu pra kerja pada Jumat (20/3). Peluncuran tersebut akan dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Minggu ini berarti paling lambat Jumat nanti sudah harus launching program kartu pra kerja ini," ujar Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/3).
Susiwijono mengatakan, untuk mengimplementasikan kartu pra kerja pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 36 tahun 2020 mengenai Dasar Pelaksanaan Kartu Pra Kerja. Perpres tersebut menjadi landasan untuk menjalankan program anyar tersebut.
"Kemudian di dalam kebijakan stimulus ekonomi kesatu kemarin, nomor satu juga mengenai program kartu pra kerja. Dan di awal minggu ini Presiden dalam ratas juga sampaikan akan percepat implementasi atas piloting untuk kartu pra kerja pada minggu ini," jelasnya.
Adapun komite cipta kerja nantinya akan dipimpin langsung oleh Airlangga Hartarto. Komite cipta kerja akan membentuk manajemen pelaksana untuk menjalankan serta melaksanakan program kartu pra kerja.
"Selasa kemarin sudah diterbitkan Kepmenko Perekonomian, selaku ketua komite cipta kerja yang menetapkan jajaran manajemen pelaksana atau jajaran PMO untuk program kartu pra kerja. Ada satu direktur eksekutif dan 5 direktur dalam pelaksanaan program kartu pra kerja," tandasnya.
Sebelumnya, Susi menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi nantinya akan diambil 3 lokasi yang paling terdampak covid-19, terutama dari wisata.
"Kita akan mulai di Bali, kemudian Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Nah setelah di 3 tempat yang paling terdampak ini, 3 berikutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI, ujar Susi pada Selasa (17/3).
Menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menjalankan program kartu pra kerja. Hal ini disebabkan tengah ada social distancing yang sedang digalakkan pemerintah. Dengan begitu, melalui program kartu pra kerja maka pelatihan online bisa dijalankan.
Tak hanya itu, dia juga mengakui ada beberapa sektor yang sudah terdampak Covid-19 dan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tenaga kerja.
"Sehingga (pemerintah) harus mencarikan solusi bagi pekerja yang kena PHK dan memanfaatkan kartu pra kerja untuk mendapatkan pelatihan, untuk meningkatkan kompetensinya," ucap Susi. **
Sumber: Merdeka
.jpg)
.jpeg)