iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam penguatan kualitas kebijakan publik melalui keikutsertaan pada Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar secara hybrid, Rabu (17/6/2026).
Meski tidak hadir secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memastikan jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Riau mengikuti kegiatan tersebut secara aktif.
Forum yang berlangsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI itu menjadi langkah awal penyusunan berbagai rekomendasi kebijakan strategis yang akan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, peneliti, hingga analis kebijakan dari seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum bersama sejumlah perguruan tinggi juga menandatangani perjanjian kerja sama sebagai upaya memperkuat kualitas analisis dan kajian kebijakan publik berbasis riset.
Kepala BSK dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu agenda utama yang akan dijalankan adalah program Policy Talks di 33 wilayah Indonesia sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan antarpemangku kepentingan.
Sementara itu, Menteri Hukum mengingatkan pentingnya membangun kebijakan yang terintegrasi dan tidak lagi berjalan secara sektoral. Fokus pembahasan FKK 2026 diarahkan pada tiga isu prioritas nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan pelaksanaan Policy Talk mulai Agustus mendatang, dilanjutkan penyusunan policy brief oleh masing-masing kementerian dan lembaga, serta Focus Group Discussion (FGD) pada Oktober 2026.
"Hasil dari seluruh tahapan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi Policy Brief Nasional yang akan dipresentasikan dalam agenda Policy Outlook pada akhir November 2026," jelas Junarlis.
Terpisah, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengatakan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau dalam FKK merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas analisis kebijakan di daerah sekaligus mendukung lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Forum ini menjadi wadah yang sangat penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam penyusunan kebijakan publik. Kanwil Kemenkum Riau siap berkontribusi melalui kajian dan masukan yang konstruktif guna mendukung kebijakan nasional yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat," ujar Rudy.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan para analis kebijakan perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.
"Kami berharap hasil dari Forum Komunikasi Kebijakan 2026 dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional," pungkasnya.**