JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman menilai pernyataan mantan Ketua KPK, Antasari Ashar sebagai upaya fitnah keji terhadap mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Menurutnya, pernyataan itu sengaja dilontarkan Antasari lantaran memiliki tujuan tertentu, di antaranya mencari popularitas semata.
Ia pun menduga, tebar fitnah yang dilakukan Antasari didalangi pihak tertentu. Bahkan ia menyebut, saat ini Antasari diperalat oleh kekuasaan. Terlebih, belum lama ini, Antasari mendapat grasi oleh Presiden Joko Widodo.
"Jangan sampai diberi grasi dengan imbalan, Antasari harus menebar fitnah keji tentang SBY. Saya membaca Antasari ini diperalat oleh kekuasaan, menebar fitnah presiden ke 6," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Terkait apakah tujuan tersebut berkaitan dengan Pilkada besok Benny enggan menjawab lugas. "Nggak tahu, tanya dia. Mendingan Pak Antasari melakukan koreksi ke dalam diri, jangan menebar isu jangan memebar fitnah. Jadi jangan membangun popularitas diri dengan cara fitnah," ujar Benny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/17).
Benny menilai kasus yang menjerat Antasari telah melalui proses peradilan dengan tahapan-tahapan ketat. Mulai dari penyidikan di kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan.
"Hakim di pengadilan banding, hakim tingkat kasasi, hakim tingkat PK dan hakim tingkat PK lagi. Jadi tujuh tingkatan, masa tujuh lapisan itu tujuh tahapan itu salah semua, ya kan. Nggak masuk akal," katanya.
"Saya minta pak Antasari untuk ikhlas, jangan mau diperalat oleh kekuasaan untuk menebar fitnah, menebar kebencian, menyebarkan informasi sesat yang merugikan nama baik Pak SBY," katanya.(ROL/rec)
Demokrat Nilai Antasari Diperalat
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Antara/Reno Esnir Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (kiri) bersama Kuasa Hukum Antasari Azhar Harjadi Jahja (kanan) saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Gedung KKP, Gambir, Jakarta, Selasa (14/2/17).
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Di Simposium SMSI, Prof Albertus Soroti Dampak Ongkos Politik Pilkada Langsung
Jumat, 16 Januari 2026 - 10:31:00 Wib Nasional
KPK Naikkan Status Yaqut ke Tersangka Kasus Kuota Haji 2023–2024
Jumat, 09 Januari 2026 - 17:19:51 Wib Nasional
Kemenhut Bantah Penggeledahan, Kejagung Verifikasi Data Hutan
Kamis, 08 Januari 2026 - 22:24:17 Wib Nasional
PP 42/2025 Naikkan Tunjangan Hakim, Ketua PT Capai Rp110,5 Juta per Bulan
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:20:04 Wib Nasional