Dibuka Menkopulhukam, Gubri Hadiri Rakor Kewaspadaan Nasional di Batam

Iniriau.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Nasional dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Batam Kamis (28/2/2019).

Rakornas Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto dan Mendagri Tjahyo Kumolo dan diikuti oleh Gubernur se-Sumatera, Pangdam, Bupati, Walikota se-Sumatera, para Anggota Forkopimda Provinsi se-Sumatera, Ketua KPU/Bawaslu se-Sumatera, para Camat/Lurah, serta unsur pemerintah daerah yang terkait.  

Dalam sambutannya Menkopolhukam Wiranto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini menjadi pesta demokrasi yang benar-benar aman dan tanpa hambatan.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu harus di dukung oleh para Kepala Daerah sebagai pemangku kepentingan dan juga unsur dari TNI/Polri.

"Antisipasi gangguan dan ancaman pelaksanaan Pemilu harus diantisipasi sedini mungkin. Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini diharapkan menjadi Pemilu yang berkualitas, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkompeten dalam menjalankan amanah" terang Wiranto.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya terletak di tangan KPU dan Bawaslu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama menjaga Pemilu 2019 aman dan lancar.

"Kita harus yakin bahwa Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat yang benar-benar menjadi sarana dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus benar-benar menghindari konflik," lanjut Wiranto.

Jangan jadikan perbedaan ajang saling mencaci maki dan saling menghujat. Proses demokrasi inilah yang harus didukung bersama-sama.

Sementara Mendagari Tjahyo Kumolo menyampaikan bahwa koordinasi dilaksanakan harus seiring sejalan dalam menjaga pesta demokrasi ini berjalan sejuk, aman dan damai.

Potensi-potensi kerawan konflik seperti Aceh, Papua dan daerah lainnya harus segera dipantau.

"Tugas KPU dan Bawaslu tidak hanya memantau sarana logistik, akan tetapi melihat data-data pemilih. Hal ini juga sangat berkaitan dengan banyaknya sebagian masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih," ujarnya.(jri)