iniriau.com, Pekanbaru – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menggelontorkan dana hibah ratusan miliar rupiah untuk sejumlah instansi vertikal menuai sorotan dari kalangan insan olahraga. Atlet dan pelatih berprestasi yang berlaga di PON XXI Aceh-Sumut 2024 mempertanyakan kejelasan pelunasan bonus yang hingga kini belum sepenuhnya dibayarkan.
Diketahui, Pemprov Riau sebelumnya mengalokasikan dana hibah sekitar Rp112,8 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau sebesar Rp70 miliar, Rumah Sakit Tentara (RST) Rp33 miliar, serta pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau senilai Rp9,8 miliar.
Kebijakan itu memicu kekecewaan di kalangan atlet dan pelatih. Mereka menilai pemerintah daerah terkesan lebih cepat mengucurkan anggaran untuk instansi vertikal, sementara hak mereka sebagai peraih prestasi justru tertunda.
Pelatih senam Riau, Ahmad Marcos, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi tersebut. Ia menyebut, hingga kini belum ada kepastian terkait pembayaran sisa bonus yang sebelumnya dijanjikan cair pada awal tahun 2026.
“Kami sangat kecewa. Untuk instansi vertikal, ratusan miliar bisa dicairkan dengan cepat. Sementara kami harus menunggu tanpa kepastian. Setiap ditanya, alasannya selalu anggaran belum tersedia,” ujarnya saat ditemui di kawasan Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Senin (30/3).
Hal senada disampaikan pelatih Sambo Riau, Winneka. Ia mempertanyakan sumber anggaran besar yang bisa segera direalisasikan, sementara bonus atlet justru tertunda.
“Heran saja, dana ratusan miliar bisa langsung ada untuk pembangunan. Sementara kami harus menunggu terus. Janji awal tahun, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Winneka juga menyoroti minimnya respons dari pihak terkait, termasuk KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, yang dinilai belum maksimal memperjuangkan hak atlet dan pelatih.
“Kami berharap bonus itu bisa dibayarkan sebelum Lebaran kemarin. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini sangat mengecewakan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispora Riau, Yurnalis Basri, menyampaikan bahwa anggaran bonus PON tahap II sebenarnya telah dialokasikan dalam APBD 2026.
“Anggaran bonus PON sudah kita siapkan sekitar Rp28 miliar, termasuk sisa yang belum dibayarkan. Pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban ini,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk merealisasikan pembayaran tersebut dalam waktu dekat. “Kondisi keuangan daerah masih belum memungkinkan. Kita sudah memasuki triwulan kedua, mudah-mudahan ada solusi dari sisi pendapatan agar bonus tahap II bisa segera dibayarkan,” ujarnya.
Sebagai bentuk kekecewaan, para atlet dan pelatih berencana menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan guna mencari kepastian terkait hak mereka.
Sebelumnya, Pemprov Riau telah menyalurkan bonus tahap pertama sebesar Rp10,33 miliar kepada 256 atlet, pelatih, dan ofisial yang berprestasi di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024.**
