iniriau.com, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau, Suyadi, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan gratifikasi proyek yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR Riau.
Suyadi menjelaskan bahwa pemanggilan dirinya terkait dengan posisinya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Riau. Ia mengaku dimintai keterangan terkait dugaan pergeseran anggaran yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau.
"Ditanya soal pergeseran anggaran saja, kebetulan saya kan ketua pansus RPJMD-nya," ujar Suyadi usai menjalani pemeriksaan, Senin, 1 Desember 2025.
Dalam keterangannya, Suyadi membantah isu yang beredar terkait adanya aliran dana dari Dinas PUPR melalui Bappeda untuk Pansus RPJMD sebesar Rp20 juta. Ia juga menegaskan bahwa KPK tidak banyak bertanya kepadanya, sehingga proses pemeriksaan berlangsung relatif singkat.**
Suyadi usai Diperiksa KPK: Hanya Ditanya soal Pergeseran Anggaran
Anggota DPRD Provinsi Riau, Suyadi (foto: net)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)