iniriau.com, Pekanbaru - DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD Riau 2026 pada Rabu (26/11) di Kantor DPRD Riau, Pekanbaru.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan dihadiri oleh 65 anggota dewan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto pada penyampaiannya mengatakan APBD Riau 2026 nilainya sebesar Rp8,2 trilyun, dengan program prioritas penguatan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada kesempatan ini Plt gubri meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) bisa optimal bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat Riau, dan memastikan APBD Riau 2026 berjalan efektif.
Rencananya APBD Riau 2026 disahkan pada 29 November 2025 nanti. SF Hariyanto mengatakan, program prioritas itu diantaranya pelayanan kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Untuk mengoptimalkan APBD, Plt Gubernur Riau mengupayakan akan menggenjot PAD melalui pajak kendaraan bermotor melalui open pajak. Untuk itu Pemprov Riau akan memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor, dengan komposisi 40:60.
"Kita akan memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor, dengan komposisi 40:60. Itu sudah besar untuk pemasukan PAD kita," ujar SF Hariyanto kepada awak media di Pekanbaru, usai rapat paripurna DPRD Riau.
Kemudian ia menambahkan, Pemprov Riau juga akan menggenjot PAD dengan mengoptimalkan peran BUMD di Riau.
"BUMD harus kita genjot. Saya harap semua BUMD bisa maksimal kerjanya di tahun 2026 nanti," tambah Plt Gubernur Riau ini.**
.jpeg)
