iniriau.com, PEKANBARU – Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk meninjau kembali rancangan program dan anggaran sektor pariwisata tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi II pada Rabu, 19 November 2025, dipimpin Ketua Komisi II Adam Syafaat.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Komisi II Androi Aderyanda serta anggota Komisi II Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Monang Eliezer Pasaribu. Dari pihak Dinas Pariwisata hadir langsung Kepala Dinas Rony Rahmat beserta jajaran.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menilai beberapa program masih memerlukan penajaman, seperti pengembangan destinasi wisata, pola promosi, hingga penggunaan anggaran publikasi di media. Ketua Komisi II, Adam Syafaat, menegaskan pentingnya penyusunan program yang benar-benar menyasar peningkatan kunjungan wisata.
“Kami ingin perencanaan yang lebih terukur. Anggaran publikasi tidak boleh hanya formalitas, tetapi harus menghasilkan dampak yang nyata bagi peningkatan wisatawan,” ujarnya.
Komisi juga meminta penjelasan terkait pola promosi ke luar negeri dan dukungan anggaran bagi event unggulan seperti Pacu Jalur, Festival Bono, dan Bakar Tongkang. Menurut Komisi, keberlanjutan event daerah perlu diimbangi dengan strategi promosi yang jelas.
Poin lain yang ikut dibahas adalah penguatan ekonomi kreatif. Komisi II mendorong agar program yang dilaksanakan benar-benar menyentuh pelaku seni budaya di daerah.
“Kegiatan seni budaya jangan hanya menjadi seremoni tahunan. Program harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Monang Eliezer Pasaribu.
Anggota Komisi II Ginda Burnama juga menekankan pentingnya pemerataan kegiatan di seluruh kabupaten/kota. Ia melihat masih ada beberapa daerah yang belum menerima porsi kegiatan secara proporsional.
“Kalau pariwisata ingin tumbuh merata, seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama. Potensi yang ada jangan dibiarkan tidak tergarap,” ungkapnya.
Dalam sesi pembahasan sumber daya manusia, pelatihan digital marketing kembali diusulkan sebagai bentuk peningkatan kapasitas generasi muda dan pelaku usaha. Menurut Komisi, kemampuan memanfaatkan media sosial menjadi kebutuhan utama dalam promosi wisata modern.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Riau Rony Rahmat mengatakan pihaknya telah menyiapkan struktur anggaran pegawai, termasuk penyesuaian gaji 110 pegawai dan penginputan PPPK.
“Saran dari Komisi II akan kami tindak lanjuti. Kami siap memperbaiki struktur program, menyesuaikan alokasi anggaran, serta memastikan kegiatan lebih merata di kabupaten/kota,” ujarnya.
Sebelum dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar), Komisi II meminta Dinas Pariwisata untuk merapikan data pendukung, memperbaiki program yang dinilai belum tepat sasaran, serta memastikan perencanaan 2026 disusun dengan tujuan meningkatkan daya saing pariwisata Riau secara menyeluruh.**(ADV)
.jpeg)
