Anggaran Konsumsi DPRD Riau Disorot, Sekretariat: Bukan untuk Jamuan Dewan

Anggaran Konsumsi DPRD Riau Disorot, Sekretariat: Bukan untuk Jamuan Dewan
DPRD Riau (foto:net)

iniriau.com, Pekanbaru – Setelah mencuat isu penyidikan skandal mega korupsi SPPD 2020–2021 di Polda Riau, kini muncul lagi sorotan publik terhadap besarnya nilai anggaran makan dan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Riau tahun anggaran 2025.

Sejumlah media online menyorot angka fantastis tersebut secara masif. Ada yang menyebutkan jumlahnya mencapai Rp47 miliar, sementara di sisi lain diberitakan hanya Rp41 miliar. Perbedaan data ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris DPRD Riau yang diwakili Kepala Bagian Umum, Marto Saputra, AP, memberikan klarifikasi saat diwawancarai, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Marto, informasi yang beredar selama ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan, anggaran besar itu bukan dialokasikan untuk konsumsi anggota DPRD ataupun rapat-rapat di sekretariat, melainkan untuk kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) yang digelar di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

“Jumlah yang disebutkan itu selain belum akurat, juga tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Itu jelas bukan untuk makan/minum anggota DPRD dan bukan pula untuk rapat-rapat di sekretariat. Anggaran tersebut digunakan untuk konsumsi kegiatan reses dan Sosper, sesuai fungsi anggota DPRD di dapil masing-masing,” jelas Marto.

Ia juga berharap, semua pihak dapat menjaga marwah lembaga DPRD Riau dengan tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa verifikasi data yang valid.

“Kami sangat menghargai perhatian masyarakat terhadap lembaga ini. Negara kita demokrasi, undang-undang menjamin kebebasan berpendapat. Namun, setiap pendapat sebaiknya terlebih dahulu diverifikasi agar tidak menimbulkan polarisasi sosial yang bisa merugikan semua pihak,” tambahnya.

Marto menegaskan, apabila ada oknum anggota DPRD maupun pejabat sekretariat yang melakukan pelanggaran hukum, masyarakat tetap berhak memberikan kritik. Namun ia meminta kritik tersebut dibangun di atas informasi yang teruji.**
 

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index