iniriau.com, Pekanbaru - Koordinator Utama Lapangan Aksi Unjuk Rasa AMMP, Wandri Saputra Simbolon usai bertemu perwakilan Pemprov Riau, Senin (21/7) ditengah berlangsungnya aksi massa, dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk merelokasi mereka dari kawasan TNTN.
Dalam pertemuan itu Wandri dan sejumlah demonstran diterima oleh Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi yang mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid.
Pada mediasi Senin siang, Wandri menyampaikan di hadapan pejabat Pemprov Riau bahwa masyarakat Pelalawan tak ingin digusur sampai ada solusi yang tepat dan terbaik untuk mereka. Rencananya, relokasi mandiri dilangsungkan pada 22 Agustus 2025 mendatang.
"Kita tolak relokasi mandiri dan skema transmigrasi lokal sepert yang disampaikan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Relokasi bukan solusi tapi pengusiran paksa terhadap masyarakat adat dan lokal yang sudah menetap lama disana," kata Wandri kepada sejumlah awak media di Pekanbaru, Senin (21/7), di depan Kantor Gubernur Riau.
Wandri lebih lanjut mengatakan bahwa ia dan warga lainnya siap mati ditanah sendiri, untuk mempertahankan kehidupan mereka.
“Kami siap mati di tanah sendiri. Kami tidak bersedia meninggalkan rumah dan kebun hanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kami juga bukan cukong, kami rakyat kecil yang ingin hidup damai di tanah sendiri," ujar Wandi, diiringi seruan peserta aksi dengan penuh emosi.
Dari hasil pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Riau itu, Wandri mengaku bisa bernafas lega, karena Bupati Pelalawan Zukri Misran menjamin langsung tidak ada relokasi hingga ada solusi terbaik.
"Ya, sedikit lega mendengar jawaban dari Bupati Pelalawan Zukri Misran yang menjamin langsung, tidak ada relokasi mandiri hingga ada solusi terbaik," tukas Wandi lagi.
Hasil keputusan mediasi dengan Pemprov Riau lainnya adalah, masyarakat Pelalawan bersedia melakukan pendataan jika ada surat dengan kop resmi dari Pemkab Pelalawan, dan akan dirilis secara terbuka di media.
Selain itu, satgas PKH juga diminta tidak membawa senjata di lokasi, guna memberikan rasa aman dan kondusif. Keberadaan satgas PKH dengan senjata lengkap di lokasi TNTN dinilai terlalu berlebih-lebihan.
Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan Bupati Pelalawan, Zukri Misran menemui langsung belasan perwakilan warga yang mengatasnamakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan.
Bupati Zukri Misran mengatakan salah satu kunci solusi masalah ini adalah dengan melakukan pendataan akurat dan lengkap, agar tidak ada kendala saat sampai di pemerintah pusat.
"Sekarang kita fokus dengan data. Jika tidak lengkap, bagaimana bisa presentasi di pemerintah pusat? Jika ditanya jumlah warga, lokasi, legalitas, lalu tidak ada data yang lengkap bagaimana Gubernur mau sampaikan?" ujar Zukri Misran kepada para demonstran.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, turut menekankan bahwa pendataan adalah kunci utama dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat Pelalawan.
Kadis Perkebunan Riau itu menjelaskan, kehadiran Bupati Zukri Misran dalam diskusi ini adalah wujud nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya, serta menunjukkan komitmen kuat dalam mencari solusi.
"Langkah awal adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan dimulai pada 20 Juli lalu, dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli 2025 ini. Masih ada waktu satu minggu lagi," tutup Syahrial Abdi mengakhiri penjelasannya.**
