iniriau.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) mendorong penguatan peran daerah dalam penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Rekomendasi Hasil Keputusan DPD RI terkait pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam kebijakan tata ruang wilayah, yang digelar di Gedung Nusantara V, Senin (14/7/2025).
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar urusan teknis, tetapi kebutuhan strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan spasial di tingkat nasional dan daerah.
“UU Cipta Kerja harus didukung semangat pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi multipihak adalah kunci menciptakan tata ruang yang adil dan berpihak pada rakyat,” ujar Sultan.
Sultan menambahkan bahwa regulasi penataan ruang harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional agar tidak hanya tertata di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak di lapangan.
Sementara itu, Ketua BULD DPD RI, Stefanus Ban Liow, menyoroti pentingnya percepatan kebijakan satu peta dan integrasi tata ruang darat dan laut. Ia juga menekankan perlunya harmonisasi legislasi pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi antarinstansi.
“Kami mendorong daerah menyusun perda yang selaras dengan kebijakan pusat, dan sebaliknya, regulasi nasional juga harus mengakomodasi kepentingan daerah,” kata Stefanus.
Ia menambahkan bahwa pemantauan dan evaluasi perda yang dilakukan BULD tidak sekadar bersifat administratif, tetapi bersifat holistik dengan memperhatikan potensi permasalahan nasional yang bersumber dari akar persoalan daerah.**
.jpeg)