iniriau.com, JAKARTA — Anggota DPD RI asal Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Agita Nurfianti, mendorong pemerintah pusat untuk mengoptimalkan dan memelihara sawah-sawah non-aktif di Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat BULD DPD RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional, yang digelar Senin (7/7) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Jawa Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional, namun masih banyak sawah non-aktif yang berpotensi dialihfungsikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Agita.
Menurutnya, salah satu penyebab utama tidak optimalnya lahan pertanian adalah minimnya infrastruktur irigasi dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan serta pemeliharaan saluran irigasi sebagai langkah strategis untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan yang terbengkalai.
“Jangan hanya fokus pada pembukaan lahan baru. Lahan pertanian yang sudah ada juga perlu dirawat agar tidak ditelantarkan dan bisa kembali berproduksi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan program optimalisasi lahan rawa dan non-rawa, yang mencakup penggunaan irigasi perpompaan, pembangunan sumur dalam maupun dangkal, serta perbaikan irigasi bermasalah.
“Kami terbuka terhadap aspirasi daerah. Pengajuan program bisa dilakukan melalui Dinas Kabupaten, lalu diapprove Provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pertanian. Jika memenuhi syarat, tentu akan kami tindak lanjuti,” jelas Yudi.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian membuka peluang untuk program cetak sawah baru, meskipun kuotanya terbatas. Jika pengajuan tidak dapat direalisasikan pada tahun ini, akan dipertimbangkan untuk tahun 2026.
Agita menyambut baik respons tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya Jawa Barat, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan maksimal lahan-lahan pertanian yang ada.**
.jpeg)