iniriau.com, PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid meminta pemerintah pusat turun tangan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan layang (flyover) di simpang Jalan HR Soebrantas - Garuda Sakti, Pekanbaru. Proyek yang menjadi solusi atas kemacetan kronis di titik tersebut terancam tertunda akibat defisit anggaran daerah.
Permintaan itu disampaikan Wahid saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stadion Utama Riau, Kamis (19/6/2025).
“Jujur saja, kemampuan keuangan kami sangat terbatas. Kami berharap pusat bisa ikut menanggung, bukan hanya pembangunan fisiknya, tapi juga pembebasan lahannya,” kata Wahid.
Ia menegaskan bahwa simpang tersebut merupakan salah satu titik terpadat di Pekanbaru yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat. Tak hanya itu, jalan ini juga menjadi akses vital menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II.
“Macet di sana sudah jadi bahan obrolan warga tiap hari. Kita ingin ini segera dibenahi agar masyarakat tidak terus-terusan dirugikan,” ujar Wahid.
Turut hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara, dan Kadis PUPR-PKPP Riau Arif Setyawan.
Pembangunan flyover ini memerlukan pembebasan terhadap 93 persil lahan dengan total luas 9.749,17 meter persegi di dua kecamatan: Binawidya dan Tuah Madani. Hasil penilaian tim appraisal memperkirakan kebutuhan anggaran pembebasan mencapai Rp77 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi tersebut ke kementerian teknis.
“Kami akan bawa suara ini ke pusat. Mudah-mudahan bisa segera direspons, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Jika pembebasan lahan tuntas, pembangunan fisik flyover ditargetkan dimulai pada 2025 dan rampung dalam dua tahun.**
.jpeg)
