iniriau.com, PEKANBARU – Sejumlah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau bersama atlet dan pelatih peraih medali di PON XXI Aceh–Sumut 2024 menggelar audiensi dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, Selasa (17/6/2025). Pertemuan yang digelar secara tertutup itu membahas keterlambatan pencairan bonus PON yang telah dijanjikan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pelatih dan atlet dari cabang olahraga berprestasi seperti pelatih senam Ahmad Marcos, pelatih ski air Matrab, pelatih angkat berat Deriswan, pelatih anggar Zulkifli, pelatih tinju Darman Hutauruk, pelatih renang Irwan, atlet anggar M. Fajri, serta atlet squash Rahmat.
Dari jajaran KONI Riau tampak Ketua Umum Iskandar Hoesin, Sekretaris Umum Edy Satria, Kabid Binpres Amrisal Amir, dan beberapa pengurus lainnya. Sementara dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau turut hadir Sekretaris Dispora Nur Hamdi, Kabid Pembudayaan Prestasi Olahraga Rinov Eka Monrie, Kabid Layanan Kepemudaan Helfandi, serta jajaran staf lainnya.
Audiensi berlangsung di kediaman Gubernur Riau dan dihadiri juga oleh Plh Sekdaprov Riau, M. Job Kurniawan. Dalam kesempatan tersebut, KONI Riau mengajukan tambahan alokasi anggaran bonus PON sebesar Rp5 miliar. Namun, permintaan tersebut ditolak langsung oleh Gubernur Abdul Wahid yang terlihat cukup emosional.
Bahkan dalam pernyataannya, Gubernur sempat menyebut tidak menjadi persoalan jika atlet dan pelatih tidak bersedia menerima bonus yang sudah disiapkan.
Ketua Umum KONI Riau, Iskandar Hoesin, menyatakan rasa kecewa atas hasil audiensi tersebut. “Kami sudah fasilitasi pertemuan ini. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Dispora dan akan dikaji ulang. Kita berharap ada pertimbangan yang lebih bijak,” ujar Iskandar saat diwawancarai usai pertemuan.
Kekecewaan juga diungkapkan atlet anggar peraih medali emas dan perak, M. Fajri. “Kami berjuang selama empat tahun untuk PON. Tapi hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan janji awal. Kami masih menunggu hasil kajian Gubernur dan Sekda,” ujarnya.
Pelatih tinju, Darman Hutauruk, juga berharap pemerintah provinsi memberikan apresiasi yang layak. “Jika bonus tidak bisa disesuaikan dengan aturan terbaru, setidaknya setara dengan bonus PON sebelumnya di Papua. Jangan malah lebih kecil, sementara cabang olahraga lain bisa menerima lebih besar,” katanya.
Senada dengan itu, pelatih senam Ahmad Marcos menyoroti ketidakadilan dalam penghitungan bonus. “Ada tiga item yang harus dikaji ulang. Dispora menyamakan PON dengan Paralympic dan iven lain, padahal proses seleksi dan tantangannya sangat berbeda. Ini sangat mengecewakan,” ucapnya.
Audiensi ditutup dengan janji dari pihak pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap skema pemberian bonus yang dinilai belum proporsional tersebut.**
.jpeg)