iniriau.com, PEKANBARU - Hingga akhir April 2025, sebanyak 22.817 guru di Provinsi Riau telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan total dana mencapai Rp278,26 miliar. Meski jumlah ini cukup signifikan, realisasi tersebut baru mencakup sekitar 52 persen dari total anggaran Rp2,13 triliun yang ditujukan untuk lebih dari 43 ribu guru.
Seharusnya, jika penyaluran dilakukan merata per triwulan, setiap periode akan mengucurkan dana sekitar Rp531,85 miliar. Namun kenyataannya, penyaluran masih tersendat di beberapa daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati, menyoroti pentingnya peran data dalam proses pencairan. “Ada sejumlah hambatan teknis, mulai dari keterlambatan pengajuan data guru oleh pemerintah daerah hingga kesalahan verifikasi rekening,” jelasnya, Sabtu (24/5/2025).
Penelitian Kanwil DJPb Riau melalui kuesioner kepada guru penerima dan non-penerima TPG Triwulan I 2025 menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Sekitar 60 persen responden merasa keterlambatan pencairan memengaruhi semangat mereka dalam mengajar.
Dari sisi persepsi keadilan, 40 persen dari 1.661 responden menyatakan sadar akan adanya perbedaan waktu pencairan antarwilayah. Ketimpangan ini dirasakan lebih tajam oleh guru non-ASN dibandingkan ASN.
Untuk mempercepat proses penyaluran, Kementerian Pendidikan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah meluncurkan hotline khusus bagi guru yang belum menerima TPG. Selain itu, sistem Info GTK akan diperbarui agar guru bisa memperbaiki data mereka secara mandiri.
“Kita ingin semua pihak—pusat maupun daerah bergerak bersama. Ini bukan hanya soal pencairan dana, tapi soal menjaga semangat dan mutu pendidikan,” tutup Heni.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)