Riau Desak Pusat Percepat Proyek Konektivitas, Bandara Baru hingga Jalur Kereta Barang

Riau Desak Pusat Percepat Proyek Konektivitas, Bandara Baru hingga Jalur Kereta Barang
Gubernur Riau Abdul Wahid dan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi (foto:mcr)

iniriau.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid bersama para bupati dan wali kota se-Riau melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan berbagai tantangan dan harapan terkait infrastruktur transportasi di Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid menekankan pentingnya posisi Riau sebagai simpul ekonomi nasional. Mengingat lokasinya yang strategis di tengah Sumatera dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

“Potensi Riau tidak hanya pada sumber daya alam, tapi juga posisi geografis yang sangat mendukung pengembangan transportasi terintegrasi,” ujar Wahid dalam forum tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa meski Riau menjadi lumbung energi nasional dengan 12 wilayah kerja migas aktif, konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam percepatan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah solusi konkret, salah satunya pemisahan bandara militer dan komersial.

“Kami ingin bandara sipil yang terpisah dan terintegrasi dengan tol, agar aktivitas ekonomi dan militer bisa berjalan optimal tanpa saling mengganggu,” jelasnya, merujuk pada Bandara Sultan Syarif Kasim II yang saat ini digunakan bersama oleh penerbangan sipil dan militer.

Selain itu, akses laut juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah mendorong reaktivasi rute pelayaran lama dan pembukaan jalur baru seperti Tembilahan–Batam untuk memperkuat konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan Riau.

Di sisi lain, Wahid turut menyoroti kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL), terutama dari angkutan sawit dan batu bara. Dari total 4 juta hektare kebun sawit, hanya 1,2 juta hektare yang memiliki izin resmi, sementara sisanya tak hanya tidak berkontribusi, tetapi juga merusak infrastruktur.

“Sudah waktunya kita alihkan distribusi barang ke jalur kereta, agar jalan umum tidak lagi jadi korban beban berat,” imbuh Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungan penuh atas usulan-usulan dari kepala daerah Riau. Ia menyebut forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam merancang kebijakan transportasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

“Komunikasi yang dibangun hari ini menjadi fondasi kuat dalam perumusan solusi nyata bagi sektor transportasi di Riau. Kami siap mendalami secara teknis setiap masukan yang disampaikan,” ujar Dudy.

Langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sinyal positif untuk mengubah wajah konektivitas Riau, mengarah pada pembangunan yang merata, efisien, dan berkelanjutan.**

 

 

 

#Pemprov Riau

Index

Berita Lainnya

Index