UMKM Disabilitas Riau Kembangkan Sayap Lewat Kemitraan dengan Perusahaan Besar

UMKM Disabilitas Riau Kembangkan Sayap Lewat Kemitraan dengan Perusahaan Besar
Sebanyak 53 UMKM disabilitas di Riau resmi jalin kerjasama dengan perusahaan besar (foto; istimewa)

iniriau.com, Pekanbaru – Sebanyak 53 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penyandang disabilitas di Provinsi Riau resmi menjalin kemitraan dengan delapan perusahaan besar. Kemitraan ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama berbagai instansi terkait, dan berhasil menciptakan 184 lapangan kerja baru.

Program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Riau dalam memberdayakan kelompok rentan melalui penguatan legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta perluasan akses pembiayaan.

"Alhamdulillah, hari ini kami menyerahkan legalitas usaha, label halal, sertifikasi SNI, dan HAKI kepada 53 UMKM disabilitas, sekaligus menyaksikan penandatanganan kemitraan dengan perusahaan besar. Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat marginal," ujar Kepala DPMPTSP Riau, Helmi D, mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid, Selasa (29/4/2025).

Total nilai kerja sama yang terjalin mencapai Rp309,75 juta. Helmi menegaskan, program ini menunjukkan perhatian khusus Gubernur terhadap pemberdayaan kelompok rentan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan.

"Kesetaraan dan keadilan sosial harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dan dunia usaha wajib hadir untuk mendukung kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas," tegasnya.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Riau mencatat sebanyak 950 UMKM telah bermitra dengan 48 perusahaan besar dengan nilai kemitraan mencapai Rp37,7 miliar, sekaligus menciptakan 2.606 lapangan kerja.

Helmi juga mengapresiasi dukungan berbagai lembaga dalam pengembangan UMKM, seperti Bank Indonesia (BI) untuk pembinaan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk sertifikasi SNI, Kementerian Agama untuk penerbitan label halal, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk layanan HAKI.

Deputi Kepala BI Perwakilan Riau, Sadiro Pambudi, menyatakan bahwa BI memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM.

"UMKM merupakan motor penggerak ekonomi. Di Riau, lebih dari 400 UMKM sudah menjadi binaan Bank Indonesia. Kami akan terus memberikan dukungan agar UMKM mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah," ungkap Sadiro.**

 

#Pemprov Riau

Index

Berita Lainnya

Index