iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat menangani kekosongan manajemen di Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) Syariah. Hingga kini, bank daerah tersebut masih belum memiliki Direktur Utama (Dirut) maupun Komisaris, sehingga memerlukan langkah strategis untuk mengisi posisi krusial tersebut.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, usai pertemuan dengan jajaran BRK Syariah pada Kamis (6/3/2025), menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mencari figur yang tepat.
“Kami sudah membahas ini secara mendalam, dan dalam waktu dekat akan ada keputusan resmi. Tidak bisa dibiarkan kosong terlalu lama,” tegas Wahid.
Tak hanya membahas kekosongan manajemen, Gubernur juga menyoroti pentingnya reformasi sistem di BRK Syariah, termasuk penerapan merit system agar kinerja pegawai lebih profesional dan inovatif. Ia menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) demi pelayanan yang lebih optimal.
Selain pembenahan internal, Pemprov Riau ingin BRK Syariah berperan lebih besar dalam membantu masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wahid mengungkapkan rencana untuk merancang skema bantuan yang akan dikelola oleh BRK Syariah, termasuk kemungkinan penyaluran dana dari pemerintah.
“Kita ingin BRK Syariah tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan BRK Syariah semakin solid dan mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah.**
.jpeg)
.jpeg)