iniriau.com, Pekanbaru – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti permasalahan keuangan yang membelit RSUD Arifin Achmad. Rumah sakit milik pemerintah daerah ini terlilit utang hingga Rp130 miliar, dengan Rp60 miliar di antaranya berasal dari pembelian obat-obatan.
"Rumah sakit ini sudah didukung APBD dan APBN, tapi kenapa masih mengalami kesulitan keuangan? Ini harus segera dibenahi," ujar Wahid, Rabu (5/3/2025).
Salah satu persoalan utama adalah tunggakan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp40,9 miliar yang belum dibayar. Namun, masalah lebih besar muncul akibat pendapatan senilai Rp455 miliar dari 2020 hingga 2022 yang tak bisa ditagihkan ke BPJS. Penyebabnya? Rumah sakit menggunakan obat dari vendor pihak ketiga yang tidak sesuai dengan rekomendasi BPJS.
Selain itu, ditemukan kelebihan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp3,8 miliar yang belum dikembalikan ke kas rumah sakit.
Gubernur juga menyoroti sistem pembayaran insentif tenaga medis yang selama ini berbasis estimasi pendapatan. Menurutnya, hal ini bisa merugikan keuangan daerah dan harus disesuaikan dengan realisasi pendapatan rumah sakit.
"Kita harus pastikan insentif dibayar berdasarkan pendapatan riil, bukan perkiraan. Jangan sampai justru menambah beban rumah sakit," tegas Wahid.
Ia meminta jajaran direksi RSUD Arifin Achmad segera mencari solusi agar utang tidak terus membengkak dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
"Saya heran, rumah sakit swasta saja bisa mandiri dalam beberapa tahun setelah berdiri. Sementara RSUD Arifin Achmad yang sudah bertahun-tahun beroperasi justru masih berutang. Ini harus segera diperbaiki," pungkasnya.**
.jpeg)
.jpeg)