iniriau.com, Pekanbaru – Bertepatan dengan pelantikan Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) yang baru, Abdul Wahid dan SF Hariyanto, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menggelar media briefing pada Kamis (20/2/2025). Bertempat di salah satu kafe di Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, diskusi ini membahas “Rekomendasi Strategis bagi Gubernur Riau 2025-2030 dalam Mengatasi Defisit Anggaran Daerah”.
Acara ini dihadiri sejumlah media lokal, serta perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dan ELANG. Dalam diskusi tersebut, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 yang mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Tarmizi mengungkapkan bahwa APBD 2025 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp9,56 triliun dan belanja daerah sebesar Rp9,69 triliun, sehingga terdapat defisit Rp132 miliar yang ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024. APBD ini mengalami penurunan 15% dari tahun 2024 yang mencapai Rp11,19 triliun.
“Artinya, ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp1,55 triliun. Sumber terbesar dari kehilangan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah yang tidak optimal, serta penyesuaian dana transfer pusat,” ujar Tarmizi.
Selain itu, defisit anggaran juga terjadi akibat tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, dengan total tunggakan hingga akhir 2023 mencapai Rp1,65 triliun untuk Pemprov Riau dan 12 kabupaten/kota. Ditambah dengan tunda bayar 2024, potensi defisit ini diperkirakan akan terus berlanjut di 2025.
FITRA Riau merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh Gubernur Riau untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah yaitu:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Riau memiliki tingkat kemandirian keuangan yang relatif baik, dengan kontribusi PAD mencapai 54% atau Rp5,18 triliun dari total pendapatan daerah. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 59% atau Rp5,9 triliun.
“Pajak daerah seharusnya meningkat tiap tahun karena bertambahnya objek pajak baru. Tapi proyeksi penerimaan 2025 justru menurun dari Rp4,3 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Ini menunjukkan ada potensi pajak yang hilang atau belum dikelola dengan baik,” jelas Tarmizi.
Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer
Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 29 Tahun 2025, pemerintah daerah perlu menyesuaikan pendapatan akibat efisiensi anggaran pusat. Untuk Riau, pemotongan dana transfer pusat mencapai Rp273,9 miliar, terdiri dari DBH (Rp157,5 miliar), DAU (Rp48,3 miliar), dan DAK fisik (Rp68,1 miliar).
Efisiensi Belanja Daerah
Dengan total belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp9,69 triliun, ada potensi penghematan hingga Rp420,6 miliar. Beberapa pos anggaran yang dapat diefisienkan antara lain, belanja hibah ke instansi pemerintah pusat (95,2% atau Rp145,9 miliar), biaya perjalanan dinas (50% atau Rp176,3 miliar).
Realokasi Anggaran untuk Program Prioritas
FITRA Riau menekankan pentingnya realokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa sektor yang perlu diperhatikan antara lain, pendidikan dan kesehatan.
Penyediaan infrastruktur sekolah dan fasilitas kesehatan hingga tingkat desa. Perlindungan Sosial yaitu peningkatan anggaran kesejahteraan sosial yang selama ini hanya sekitar 1,1% dari total belanja daerah.Sedangkan dibidang lingkungan hidup, penguatan anggaran perlindungan lingkungan yang saat ini hanya 1,4% dari total belanja daerah.
“Pemerintah daerah harus menghindari pemborosan dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan proyek mercusuar atau program yang rawan korupsi,” tutup Tarmizi.**
.jpeg)
