Iniriau.com, Pekanbaru - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi memberikan respon cepat atas banyaknya aduan masyarakat terkait persoalan banjir yang menimpa warga Jalan M. Nur dan Jalan Harapan Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai. Dirinya meminta, agar seluruh RT/RW bisa memberikan laporan titik-titik atau lokasi rawan banjir terbaru karena nantinya akan dilakukan revisi terhadap masterplan banjir Pekanbaru.
Prihatin dengan kondisi banjir yang selalu melanda warga Rumbai, Zulkardi bersama dengan perwakilan Dinas PUPR Pekanbaru meninjau langsung lokasi banjir di perumahan warga pada Sabtu (18/01) lalu. Dengan dibantu sejumlah pasukan kuning, warga melakukan kegiatan gotong royong membersihkan drainase atau parit yang telah mengalami sedimentasi atau pendangkalan.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi mengatakan, guna menuntaskan persoalan banjir tentunya harus ada pemetaan serta pendataan terhadap lokasi atau titik-titik banjir. Masterplan penanganan banjir juga harus segera direvisi, dengan adanya update terbaru dari setiap RT dan RW.
"Kita sudah punya Masterplan Penanganan Banjir yang dibuat pada tahun 2021 lalu, namun sayangnya hingga kini masih belum dijalankan. Sebelum ini dijalankan, alangkah baiknya dilakukan revisi terlebih dahulu karena lokasi banjir di Pekanbaru terus bertambah. Setiap perangkat RT dan RW harus memberikan laporan lokasi atau titik rawan banjir, sehingga bisa dimasukkan ke dalam masterplan penanganan banjir kita," Sebut Zulkardi kepada Iniriau.com, Senin (20/01).
Zulkardi menambahkan, penanganan banjir jangka pendek di wilayah Rumbai khsususnya di Kelurahan Limbungan sementara bisa diatasi dengan merutinkan kegiatan gotong royong masal. Selain melakukan penggalian sedimen atau normalisasi parit, nantinya juga akan dilakukan penggalian aliran parit ke arah Sungai Siak yang menjadi tempat pembuangan akhir.
"Kalau melihat kondisinya, daerah Rumbai itu kan memang rendah ya. Ditambah lagi adanya aktifitas pasang surut Sungai Siak, kalau hujan 2 jam aja langsung banjir. Sementara itu, untuk menunggu pemerintah bergerak kan juga butuh waktu. Jadi tidak ada salahnya, masyarakat kembali mengaktifkan kegiatan gotong royong membersihkan aliran parit. Pasalnya, aliran parit yang selama ini tersumbat membuat air tidak mengalir dengan baik sehingga menimbulkan banjir. Kalau aliran parit warga sudah lancar, nanti akan kita buat pembuangannya ke Sungai Siak," Ungkap Zulkardi.
Secara keseluruhan, penanganan banjir sesuai dengan skema masterplan yang dibuat membutuhkan biaya sekitar Rp 300 miliar namun hingga kini belum terlaksana. Mirisnya dalam 2 tahun terakhir, Pemko Pekanbaru hanya sanggup mengalokasikan dana sebesar 5-13 miliar untuk penanganan banjir di Pekanbaru. **