Bahas Program Siaran Pilkada, KPID Riau Gelar Coffee Morning dan Diskusi Publik

Bahas Program Siaran Pilkada, KPID Riau Gelar Coffee Morning dan Diskusi Publik
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menggelar acara coffee morning dan diskusi publik, Rabu (12/06/2024).

Iniriau.com, PEKANBARU - Guna membahas program siaran Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) tahun 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menggelar acara coffee morning dan diskusi publik, Rabu (12/06). Melalui Program Siaran Pilkada diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait para calon kepala daerah serta aturan main kontrak iklan dan kerjasama dengan stasiun televisi dan radio.

Dengan mengusung tema "Wujudkan Pilkada Adil, Damai dan Berkualitas di Provinsi Riau", kegiatan coffee morning dan diskusi publik kali ini dibuka oleh Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan.  Selain itu, juga hadir Komisioner KPID Riau yakni Bambang Suwarno dan Warsito, Komisioner KPU Riau - Nugroho, Ketua Komisi I DPRD Riau - Eddy Mohd Yatim serta perwakilan KPU Kabupaten/Kota se Riau.

Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan mengungkapkan, program siaran Pilkada diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap para calon kepala daerah yang maju dalam ajang Pilkada Riau pada bulan November mendatang. Selain itu, juga dibahas terkait iklan dan kontrak kerjasama Pilkada bagi stasiun televisi dan radio pemerintahan dan swasta di Riau.

"Terima kasih atas kehadiran peserta coffee morning dan diskusi publik pada pagi hari ini. Kita sekarang curi start nih, karena rangkaian kegiatan Pilkada sangat cepat. Untuk Program Siaran Pilkada nanti, ada banyak hal yang perlu dibahas termasuk iklan bagi calon kepala daerah hingga pemberitaan berimbang bagi pasangan calon. Karena akan ada sanksi yang akan menanti, ketika lembaga penyiaran publik serta stasiun televisi dan radio jika lalai atau melakukan pelanggaran," Ungkap Hisam Setiawan kepada Iniriau.com, Rabu (12/06).

Komisioner KPU Provinsi Riau, Nugroho mengatakan, ada beberapa aturan main yang harus diperhatikan oleh stasiun televisi dan radio terkait iklan dan sosialisasi di media. Jangan sampai terjadi pelanggaran, karena akan ada sanksi pidana Pilkada yang menanti.

"Kami di KPU Provinsi Riau belum pernah menerima bimtek tentang penyiaran. Tapi kita punya rujukan, yakni PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun masa kampanye Pilkada berlangsusng dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024 (60 hari). Iklan kampanye dilakukan 14 hari sebelum masa tenang yakni mukai 10 November - 23 November 2024. Jika iklan kampanye dilakukan diluar jadwal kampanye maka akan ada sanksi pidana Pilkada yang menanti,"

Berdasarkan data dari KPID Riau, saat ini ada sebanyak 43 radio dan 45 stasiun televisi milik pemerintah dan swasta yang beroperasi di Riau. Selain itu, jumlah TV kabel di Riau kini berkurang drastis dari 45 menjadi 32 TV kabel. **

#Pekanbaru

Index

Berita Lainnya

Index