iniriau.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, mencurigai adanya kejanggalan dalam hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mendorong agar dilakukan audit forensik IT terhadap program aplikasi KPU, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap), untuk mencegah tuduhan penggelembungan suara.
Din mendasarkan dugaannya pada informasi yang beredar mengenai program IT KPU yang diklaim terprogram untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon (paslon) bernomor urut 2, Prabowo-Gibran.
"Mengajak seluruh rakyat peduli Pemilu Damai, Jujur dan Adil untuk mendesak dilakukannya Audit Forensik IT KPU," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/2/2024).
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menyatakan, jika audit forensik IT KPU terbukti menemukan adanya penggelembungan suara, ia mendesak agar Komisioner KPU RI diganti.
"Jika hasil investigasi itu terbukti benar maka Komisioner KPU harus diganti dan kemenangan Paslon 02, yang diuntungkan dengan penggelembungan suara tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum dan etika," tuturnya.
Sebelumnya, Pakar Digital Forensik dari ITB, Agung Harsoyo, mengemukakan perlunya assesmen mendalam dan audit forensik IT terhadap Sirekap KPU RI. Hal ini didasari oleh adanya perbedaan perolehan suara di Sirekap dengan bukti foto Formulir C1 hasil Pemilu 2024.
Agung menjelaskan bahwa Sirekap berbeda dengan software biasa seperti MS-Word. Sirekap terhubung dengan proses bisnis KPU dalam mengumpulkan suara yang telah dihitung di TPS.
"Sirekap ketika dibuat mesti mempertimbangkan dan mengimplementasikan requirements yang dibuat KPU. Contoh kecil, jika maksimum pemilih pada satu TPS adalah 300, maka pada aplikasi Sirekap jika ada perolehan suara melebihi 300 sudah tersaring, harus ada indikasi error," kata Agung.**
