Iniriau.com - Ungkapan Bupati Meranti yang dulu viral di media sosial terkait pegawai kemenkeu, kini kembali jadi sorotan publik. Hal itu diungkap akun Twitter @JantunGPiisanG yang mengungkit kembali pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan soal "kelakuan" pegawai Kemenkeu.
Pemiliki akun Twitter itu mengatakan jika pernyataan Bupati Meranti tersebut kini terbukti benar dan valid terkait pegawai kemenkeu.
Saat itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti karena uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayah tersebut.
Kekecewaan sekaligus kemarahan disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu.
Bahkan karena ia merasa emosi, Adil mengatakan pegawai keuangan berisi iblis dan setan karena upaya menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas soal pembagian DBH itu.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana mengenang momen pahit dirinya di-bully oleh stafsus Menteri Keuangan yang bernama Yustinus Prastowo.
Tidak hanya oleh Yustinus Prastowo, Panca juga mengaku di-bully oleh buzzer pemerintah. “Gara2 bupati Meranti ini dulu gue dibully @prastow dan bala2 buzzeRp dia nih,” ujarnya
Perlu diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menjadi sasaran usai disorotnya penemuan uang sebesar Rp300 triliun oleh Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
Pergerakan uang dengan jumlah fantastis itu ditemukan usai Menko Polhukam Mahfud MD menelusuri transaksi lain di luar kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Padahal sebelumnya ditemukan transaksi janggal dari 69 orang di kementerian tersebut mencapai Rp500 miliar di luar kasus ayah Mario Dandy Satrio.
Tak hanya itu, Rafael Alun Trisambodo pun diketahui memiliki aset yang berjumlah triliunan.
Hal itu cukup menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Kemenkeu.*
