iniriau.com, PEKANBARU - DPRD Riau akhirnya memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecelakaan Kerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan, yang mengakibatkan tujuh nyawa pekerja migas meninggal dunia. Hal tersebut mendapat beragam komemtar dari sejumlah tokoh masyarakat Riau.
Ada yang emosi karena beranggapan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) –operator yang mengelola WK Rokan– telah melecehkan lembaga legislatif. Lantaran Jaffee A Suardin selaku direktur utama selalu mangkir diundang hearing oleh Pimpinan dan Komisi V DPRD Riau. Namun ada juga yang pesimis karena PT PHR punya kekuatan politis di tingkat Nasional, karena PHR lebih memiliki kekuatan politis di Nasional.
Seperti tokoh Riau Dr Elviriadi menilai pembentukan pansus oleh DPRD Riau tidak efektif karena PT PHR punya kekuatan politis di tingkat Nasional.
"Yang pegang kontrak bisnis miliaran rupiah (di PT PHR) itu, orang-orang yang punya posisi kuat dalam struktur negara," ujarnya Selasa (7/2/2023).
Menurut Elviriadi opsi yang tersisa adalah melakukan aksi.
"Kalau pemerintah daerah dan atau DPRD, jelas bukan tandingan PHR," ungkap Elviriadi.
Sementara Asri Auzar, tokoh Riau asal Rokan Hilir merasa miris melihat lembaga DPRD Riau tidak dihargai. Hal itu dinilai memalukan masyarakat Riau.
"Ini sangat melecehkan dan memalukan masyarakat Riau. Lembaga negara seperti DPRD saja tidak dihargai, bagaimana pula dengan ada keluhan masyarakat tempatan," sebut Asri.
Pendapat kritis dilontarkan oleh Yusri Usman, pemerhati migas. "Apakah masih tepat dikatakan (DPRD Riau) sebagai lembaga terhormat? Kenapa baru sadar jika benar dilecehkan?," tanya Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) ini, dalam kesempatan terpisah.**
.jpeg)
