iniriau.com, PEKANBARU - DPRD Riau tetap mengambil sikap tegas, meski pihak PT Pertamina Hulu Rokan telah meminta maaf atas ketidakhadiran Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jaffee A Suardin, dalam dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD Riau.
Ketua DPRD Riau Yulisman menegaskan, segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau kecelakaan kerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan yang telah memakan korban jiwa.
"Kita tidak akan panggil lagi PHR. Pansus akan turun bersama Kemenaker. Nanti apabila ada hal-hal (di PHR) yang melanggar secara hukum, kita langsung rekomendasikan saja (untuk diusut)," tegas Yulisman, dalam forum resmi RDP DPRD Riau, Kamis (2/2/2023).
DPRD Riau kesal karena Dirut PT PHR, Jaffee Arizon Suardin, beberapa kali mangkir saat diundang menghadiri RDP dengan Pimpinan dan Komisi V DPRD Provinsi Riau. Para wakil rakyat Riau bahkan sempat terkejut begitu mengetahui PHR mengutus Edwil Suzardi yang baru lima hari menjabat PT PHR WK Rokan, untuk membahas meninggalnya tujuh pekerja migas. Edi juga didampingi Corporate Secretary PT PHR, Rudi Ariffianto, dan beberapa orang lainnya.
Sementara itu Anggota Komisi V Ade Hartati juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Dirut PHR dalam dua kali RDP. Karena menurut Ade, ini bukan sekedar masalah-masalah yang ada di PHR, tapi juga tentang hubungan emosional atau relasi antara pusat dan daerah. Dimana meskipun PHR berada di bawah pemerintah pusat, namun wilayah kerjanya berada di Privinsi Riau. Dan sebaiknya selalu membangun komunikasi yang baik dengan daerah.
"Jadi ini juga soal marwah. Kita di Riau juga ingin ada kesetaraan dalam hal berkomunikasi terkait hal-hal yang menyangkut persoalan ketenaga kerjaan, CSR dan lainnya di PHR," ujar Ade. Dengan begitu kehadiran PHR memang merepresentasikan kebersamaan antara pusat dan daerah.
